Peran CSO dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Civil Society Organization (CSO) memainkan peran penting dalam mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, sebagai organisasi non-pemerintahan, CSO hadir dan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan inklusif hingga memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan.

Ketua Pengurus Yayasan Bina Swadaya, Bayu Krisnamurthi, sebagai CSO, tidak mudah Bina Swadaya tetap eksis dan berperan selama 7 Windu. Konsistensi yang dilakukan oleh Bambang Ismawan, membawa Bina Swadaya tetap eksis dan berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan secara mandiri selama 56 tahun.

“Yogyakarta menjadi saksi Bambang Ismawan membangun social enterprise. Baginya, Yogyakarta adalah panggilan hidupnya. Kami hadir di Yogyakarta untuk mencari inspirasi untuk bagaimana mengembangkan CSO ke depan,” kata Bayu Krisnamurthi ketika memberikan sambutan pada Bincang-Bincang Wisma Hijau, Saba Jogja, bertema ‘Peran CSO dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh dan Mandiri’ yang dilaksanakan di Rumah Pemberdayaan Bangun Tapan Trubus Bina Swadaya, Yogyakarta, Sabtu (26/5/23).

Gerakan yang mendorong sektor perekonomian rakyat sudah dilakukan banyak baik dari kalangan akademisi, pemerintah, sektor swasta, maupun CSO. Di mana, CSO memiliki relasi yang lebih dekat dengan masyarakat lapisan bawah yang disertai daya juang tinggi, fleksibel, serta mampu beradaptasi pada komunitas lokal, serta peran BUMDes dalam mendorong ekonomi kerakyatan menjadi salah satu strategi pembangunan masa depan.

Kepala Program Studi S3, Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Catur Sugiyanto mengatakan, PBB telah merilis Social and Solidarity Economy (Ekonomi Kerakyatan) sebagai keberpihakan besar pada pelaku ekonomi rakyat kecil yang secara informal mengupayakan kondisi pekerjaan yang manusiawi, kebijakan ekonomi yang humanistic, meningkatkan kebertahanan di masa krisis dan pandemic, untuk kesejahteraan rakyat bawah.

“Kiranya ini menjadi momentum untuk memperkuat dan memperluas dampak para pelaku ekonomi menjadi semakin tinggi keyakinannya bahwa ekonomi kerakyatan memiliki peran nyata,” ucap Catur.

Namun, perhatian pemerintah terhadap sektor informal masih terbatas. Oleh karena itu, Pengakuan PBB mengenai keberadaan ekonomi kerakyatan harus menjadi penggugah bagi pemerintah untuk memperkuat keberpihakannya pada sektor informal dan ekonomi rakyat kecil. Selain Upaya-upaya mandiri, masyarakat kelas bawah ini menjadi partner dari CSO.

“Tidak dipungkiri bahwa pemikiran dan kebutuhan masyarakat perlu disuarakan dan masuk di dalam agenda rencana pembangunan pemerintah. Namun, Upaya ini tidak mudah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SCP bisa menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Prof. Dr. Bambang Hudayana, MA menyatakan, ada sejumlah masalah pada kebijakan ekonomi kerakyatan, seperti kebijakan ekonomi kerakyatan tidak didesain untuk melawan terhadap meluasnya ekonomi kapitalis pasar neoliberal. Umumnya usaha skala kecil di sektor perdagangan, kerajinan, pertanian dan peternakan rakyat bisa eksis dan bertahan hidup karena belum terekspos oleh bisnis kapitalis skala besar.

Menurutnya, CSO menjadi agensi relevan untuk memajukan ekonomi kerakyatan. CSO bersikap kritis terhadap masalah keterpurukan ekonomi kerakyatan dengan memfasilitasi rakyat melakukan agenda advokasi. CSO telah membuat negara memberikan rekognisi atas kekayaan desa dan masyarakat adat.

“CSO ikut berkontribusi terhadap Upaya negara mencapai ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dan peternak. CSO juga melakukan pendampingan pengembangan ekonomi kerakyatan di berbagai sektor dengan memperkuat organisasi, produksi, pemasaran, hingga permodalan. Ekonomi kerakyatan menjadi bumper ekonomi masyarakat kecil agar tetap survive di dalam cengkeraman ekonomi kapitalis besar dan globalisasi,” tutup Bambang Hudayana.