Bina Swadaya Bagikan Kunci Sukses Bangun Ekosistem Ekonomi Solidaritas di Forum ASEAN

Ketua Pengurus Yayasan Bina Swadaya (Trubus Bina Swadaya/TBS Group), Dr. Bayu Krisnamurthi menjadi salah satu pembicara dalam panel diskusi pertama pada acara Regional Conference on Prosperity Through Solidarity: Accelerating the ASEAN SSE-SDG Roadmap yang diselenggarakan secara online pada, Rabu (20/5). Dalam diskusi panel tersebut Bayu memaparkan presentasi dengan judul “Public, Private, Civil Society Partnership in Building the SSE Ecosystem: The Case of Bina Swadaya, Indonesia”.

Sebagai Social Enterprise (Kewirausahaan Sosial), TBS Group konsisten menjembatani kesenjangan sosial dan menyelesaikan masalah kelompok terpinggirkan. Berdasarkan pengalaman Bina Swadaya selama hampir 6 dekade, terdapat perbedaan pola pikir yang sangat mendasar antara ekonomi pasar bebas liberal dengan Social Solidarity Economy (SSE).

Pada aspek ketersediaan sumber daya, pasar bebas mengasumsikan keterbatasan, sedangkan SSE memandangnya sebagai hal yang cukup. Strategi pasar bebas bertumpu pada kompetisi dengan modal finansial demi keuntungan pemegang saham dan sering kali mengeksploitasi lingkungan.

“TBS Group merupakan salah satu contoh perusahaan Social Solidarity Economy. Kami mengenalkan diri sebagai pengusaha sosial. Dalam pengalaman kami, akar dari SSE sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai gotong royong, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Praktik gotong royong mempromosikan kerja sama, kolaborasi, dan rasa kebersamaan komunitas yang menjadi kekuatan bagi ekosistem SSE. Oleh karena itu, kami mengembangkan bisnis dengan mendukung hal tersebut,” ujar Bayu dalam presentasinya.

Sejak didirikan pada 1967, TBS Group memayungi Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Bina Trubus Swadaya, serta beberapa perusahaan yang dimiliki oleh yayasan. TBS Group bergerak aktif dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk melayani masyarakat dengan menekankan prinsip dasar seperti integritas, keadilan, profesionalisme, kemandirian dalam kebersamaan, partisipasi, solidaritas, dan non-diskriminasi.

Misinya adalah mempromosikan dan memperkuat pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat miskin dan marjinal agar mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Untuk mencapainya, organisasi ini menerapkan tiga strategi:

• Pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
• Pengembangan kemandirian melalui pendampingan dan pelatihan.
• Kewirausahaan sosial, guna mendukung unit bisnis yang dapat memberikan subsidi silang terhadap misi-misi sosial.

Dalam presentasinya, Bayu Krisnamurthi juga membagikan dinamika transformasi Bina Swadaya yang dikembangkan dalam tiga era besar:

• Pada era 1970—1990

Kemitraan didominasi oleh kerja sama dengan sektor pemerintah.

• Era 1990—2010

Ditandai dengan penguatan kerja sama bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan donor internasional.

• Era 2010—Sekarang

Terjadi lonjakan besar pada keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Praktik ekonomi sosial solidaritas di Bina Swadaya dibuktikan melalui tiga proyek yang telah dijalankan:

1. Kemitraan Rantai Nilai bersama Toko Trubus

Toko Trubus menerapkan model kemitraan yang adil dengan membeli produk pertanian seperti kompos, pupuk, dan bibit langsung dari petani lokal. Selain membuka akses pasar, Toko Trubus juga memberikan pelatihan kapasitas dan pengawasan kualitas produk.

Hasilnya, sebanyak 240 petani telah menjadi mitra tetap, produk mereka sukses dipasarkan lewat 26 cabang Toko Trubus serta didistribusikan ke lebih dari 100 agen di seluruh Indonesia, serta mampu meningkatkan rata-rata pendapatan petani sebesar 40 persen hingga 60 persen.

• Ekosistem CSR untuk Ekonomi Kreatif

Proyek kedua berfokus pada Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendorong kemandirian ekonomi kreatif berbasis inovasi. Bina Swadaya bermitra dengan program CSR perusahaan swasta serta pemerintah daerah, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pendidikan setempat.

Melalui kolaborasi ini, program telah melatih 958 orang, mendampingi 29 kelompok agribisnis, 26 kelompok ekonomi sirkular (bank sampah), dan 6 kelompok usaha mikro, yang secara signifikan menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 488 persen pada sektor usaha mikro tersebut.

• Skema Pendanaan Campuran (Blended Finance)

Proyek ketiga menggunakan skema pendanaan campuran (blended finance) melalui program Market-Driven Organic Dairy Production. Proyek percontohan ini bertujuan mentransformasi sektor susu di Indonesia menuju praktik organik yang berkelanjutan melalui konsorsium internasional yang melibatkan Danish Agriculture and Food Council, Arla Foods, Innovation Centre for Organic Farming (ICOEL), Bina Swadaya, KPSP Setia Kawan, Mazaraat Cheese, hingga PT Indolakto.

Kemitraan ini berhasil melatih 2.000 peternak, mendampingi 133 kelompok peternak, mengarahkan 61 peternak dalam proses konversi ke metode organik, meraih sertifikasi organik untuk 61 peternak, serta menciptakan 20 lapangan kerja baru.

Meskipun praktik SSE di Indonesia telah menorehkan banyak kisah sukses, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menetapkan kerangka kerja nasional khusus yang secara formal memayungi praktik-praktik tersebut. Intervensi pemerintah yang ada saat ini masih bersifat langsung dan sektoral, seperti program makan bergizi gratis di sekolah atau pengembangan koperasi desa.

Oleh karena itu, demi membangun ekosistem SSE yang kokoh di masa yang akan datang, Bayu Krisnamurthi menekankan beberapa upaya terencana yang harus diambil oleh masing-masing actor:

• Sektor Publik: Perlu melakukan integrasi kebijakan lintas kementerian, menerjemahkan praktik SSE ke dalam kebijakan formal sebagai basis hukum implementasi, serta memperluas jangkauan sosial agar masyarakat luas dapat mengakses informasi, modal, pelatihan, dan program pemberdayaan.
• Sektor Swasta: Diharapkan dapat memperluas model pendanaan campuran, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan yang memajukan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, meningkatkan keterlibatan komunitas dengan mengangkat skala para juara lokal, serta mengintegrasikan ekosistem digital demi efisiensi pasar.
• Masyarakat Sipil: Dituntut untuk memiliki sikap positif serta memberikan masukan konstruktif guna mendukung inisiatif program, sekaligus aktif membagikan dan mengadvokasikan model-model terbaik (best practices) yang telah sukses agar dapat direplikasi di wilayah yang lebih luas demi tercapainya tata kelola ekonomi yang adil bagi sesama.