Trubus Bina Swadaya Tampilkan Program Berbasis Masyarakat di Sustainability Practitioner Conference ke-11

Isu transisi berkelanjutan kerap terjebak dalam pusaran wacana dan dokumen strategi korporasi. Di tengah desakan krisis iklim global, integrasi aspek sosial dalam transformasi menuju ekonomi rendah karbon semakin didorong agar tidak berhenti pada tingkat strategi, tetapi juga mampu menghadirkan dampak di tingkat tapak.

Sorotan terhadap pentingnya transisi yang adil secara sosial (just transition) mengemuka dalam perhelatan The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) yang berlangsung di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (16/9).

Konferensi tahunan yang diusung oleh Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) berkolaborasi dengan National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan didukung UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) mengusung tema “Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact”.

Forum tersebut mempertemukan para praktisi keberlanjutan, pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil (NGO) untuk melihat sejauh mana komitmen Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) benar-benar berjalan di lapangan.

Gagasan transisi berkeadilan menekankan bahwa pergeseran menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh mengorbankan masyarakat rentan. Namun, menjembatani agenda korporasi berskala besar dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal kerap menghadapi berbagai tantangan.

Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai bembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi masyarakat lokal dalam proyek pelestarian lingkungan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Tanpa partisipasi dan dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung, program konservasi berisiko berhenti tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, sektor swasta dan lembaga pengembang ekonomi kerakyatan dituntut mengembangkan model bisnis yang mampu menyinergikan kepentingan ekologi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu entitas yang mencoba mengambil peran tersebut adalah Trubus Bina Swadaya (TBS). Sebagai anggota IGCN sekaligus eksibitor, TBS membawa sejumlah program unggulan yang berakar pada pemberdayaan masyarakat.

Program-program yang ditampilkan meliputi penerapan pertanian berkelanjutan, restorasi ekosistem mangrove, hingga penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Selain aksi restorasi pesisir dan pertanian ramah lingkungan, Bina Trubus Swadaya secara khusus menggemakan kampanye penanaman pohon sukun sebagai tanaman multiguna sekaligus pilar ketahanan pangan. Upaya tersebut diperkuat melalui pengembangan produk olahan sukun untuk menopang kemandirian ekonomi dan pemenuhan gizi masyarakat.

Langkah tersebut dipandang menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi lintas sektor, yang menjadi salah satu prasyarat agar praktik berkelanjutan dapat mencapai skala dampak (scalable impact) yang lebih luas dan terukur.

Tantangan dan Peluang Kolaborasi Lintas Sektor

Kendati berbagai inisiatif dari entitas pemberdayaan masyarakat dan korporasi terus bergulir, transisi berkeadilan di Indonesia masih berkaitan dengan koordinasi dan pendanaan.

Di tengah ancaman krisis iklim serta tantangan kemiskinan di wilayah pedesaan dan pesisir, diperlukan aksi berskala besar yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, komitmen yang dibangun melalui forum keberlanjutan perlu diterjemahkan menjadi aksi langsung hingga ke tingkat tapak.

Pekerjaan besar Trubus Bina Swadaya bersama para praktisi keberlanjutan adalah memastikan bahwa setiap inisiatif ekonomi rendah karbon tidak berhenti pada strategi, tetapi benar-benar memberikan dampak langsuung terhadap peningkatan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.