- April 15, 2025
- Posted by: Astri
- Categories: Articles, Artikel
Forum Bisnis Asia-Pasifik (UN Asia-Pacific Business Forum 2025) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, mendorong sektor swasta untuk memimpin transisi kawasan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
Mengangkat tema “Advancing Sustainability, Enhancing Partnerships for the Asia-Pacific Green Deal,” forum ini diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan pasifik (ESCAP), bekerja sama dengan ESCAP Sustainable Business Network dan KSI Strategic Institute for Asia-Pacific. Acara ini mempertemukan lebih dari 250 eksekutif senior, pembuat kebijakan, dan pegiat keberlanjutan untuk mempercepat aksi iklim, mendorong inovasi, serta memperluas pembiayaan hijau di kawasan.
Delegasi pada forum tahun ini menyerukan kepada pelaku bisnis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak lebih jauh dari beradaptasi terhadap krisis iklim, tetapi juga secara aktif memanfaatkan keberlanjutan sebagai sumber inovasi, ketahanan, dan penciptaan nilai jangka panjang.
“Terdapat peluang untuk memperluas cakupan kerja sama ekonomi dan konektivitas intraregional melalui pengembangan prospek bisnis, pembangunan rantai pasok yang terpadu, dan pencapaian target global 1,5 derajat,” kata Armida Salsiah Alisjahbana, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP, mengutip unescap.org.
Ia menambahkan, “Transisi biru-hijau bukan hanya tentang pengelolaan lingkungan, melainkan juga peluang ekonomi yang mampu membentuk kembali cara masyarakat menyelaraskan profitabilitas bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial.”
Forum ini menghadirkan sejumlah pembicara ternama dan menjadi ajang strategis untuk membangun jejaring serta bertukar gagasan antar pemangku kepentingan. Salah satu pembicara yang turut hadir adalah Emilia Setyowati, Sekretaris Eksekutif Bina Swadaya, yang berpartisipasi dalam diskusi panel bertema “Empowering Communities Through Social Solidarity Economies.”
Dalam pemaparannya, Emilia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sosial solidaritas sebagai pendekatan transformatif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun ketahanan komunitas.
“Seluruh inisiatif yang kami jalankan sejalan dengan visi Bina Swadaya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Bina Swadaya kini telah bertransformasi untuk mengoptimalkan pengembangan program sosial dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. “Kami juga terus memperkuat kemandirian kelembagaan dalam pelaksanaan inisiatif pemberdayaan, termasuk melalui kolaborasi dengan mitra strategis,” tambahnya dalam sesi panel diskusi.
Di forum internasional tersebut, Emilia juga memaparkan hasil mini riset berjudul “Transformational Partnership and Women’s Empowerment in Agricultural Value Chains” yang dilakukan oleh Bina Swadaya melalui Toko Trubus bekerja sama dengan Institute for Social Entrepreneurship in Asia (ISEA). Riset ini menggunakan studi kasus dari kelompok petani dampingan Toko Trubus.
Temuan riset mengungkap adanya ketimpangan antara pekerja perempuan dan laki-laki di sektor pertanian. Upah laki-laki umumnya disesuaikan dengan standar upah regional, sedangkan perempuan menerima bayaran lebih rendah karena tidak diberi peran utama dalam proses produksi.
“Untuk mengatasi ketimpangan ini, kami mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan akses terhadap lahan, kredit, dan teknologi. Kami juga mengembangkan pelatihan khusus bagi petani perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan mengatasi stigma yang menganggap pertanian bukanlah ranah perempuan,” jelasnya.
Ia menutup presentasinya dengan menegaskan bahwa inklusi gender dalam rantai nilai pertanian sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi komunitas.