Gubernur Harus Awasi Penerapan UMP 2014

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia agar memperketat  pengawasan terhadap pelaksanaan  penerapan upah minimum 2014 di wilayahnya masing-masing.  Pengawasan yang ketat  berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum 2014.  Permintaan itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Kemnakertrans), Irianto Simbolon, di Jakarta, Senin (3/3).  Berdasarkan data Kemnakertrans per…