Gubernur Harus Awasi Penerapan UMP 2014
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia agar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan upah minimum 2014 di wilayahnya masing-masing. Pengawasan yang ketat berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum 2014. Permintaan itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Kemnakertrans), Irianto Simbolon, di Jakarta, Senin (3/3). Berdasarkan data Kemnakertrans per…