Pemerintah pusat berjanji terus meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan membuka akses masyarakat seluas-luasnya terhadap masyarakat akan air minum yang aman dan terlindungi.
“Walaupun banyak tantangan, kita terus meningkatkan cakupan pelayanan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya (CK), Imam S Ernawi, kepada SP, Jumat (21/2).
Tantangan yang dihadapi, kata Imam, antara lain terutama terkait kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi yang semakin menurun. Apalagi tidak semua kabupaten/kota memiliki sumber air baku yang terjamin ketersediaannya. Menurut Imam, penggunaan sumber air baku berpotensi besar menimbulkan konfilk antarwilayah dan antarpengguna.
Ia menambahkan, banyak isu strategis mengenai ketersediaan air baku bagi air minum, misalnya belum optimalnya upaya perlindungan dan pelestarian terhadap sumber air baku. Selain itu, perencanaan pengalokasian penggunaan air baku yang belum optimal. Akibatnya, kata dia, seringkali menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna, kemudian banyak pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM belum memiliki perencanaan tentang kebutuhan air baku untuk air minum.
Oleh karena itu, Imam meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), guna memastikan kebutuhan air baku bagi pelayanan air minum di daerah masing-masing.
“RISPAM merupakan software perencanaan penyediaan kebutuhan air minum di wilayah masing-masing, sehingga Kementerian PU dapat mengetahui dengan pasti seberapa besar kebutuhan air baku untuk air minum di seluruh Indonesia,” tutur Imam.
Sementara Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Eko Subekti, mengatakan, terus meningkatnya populasi penduduk ditambah perkembangan perkotaan dan industri, serta diperburuk oleh perubahan iklim, menimbulkan krisis air baku di beberapa wilayah di Indonesia.
Di masa mendatang, kata Eko, konflik perebutan air baku tersebut semakin terbuka mengingat dari 133 wilayah sungai di Indonesia, hanya 13 sungai yang mengalir di satu kabupaten/kota, 51 sungai mengalir lintas kabupaten/kota, 27 sungai mengalir lintas provinsi, 37 sungai strategis nasional dan 5 sungai mengalir antar negara. Dirjen SDA, Mochamad Hasan, mengatakan, semua pihak harus memikirkan upaya mengantisipasi pertumbuhan di perkotaan yang semakin meningkat, yang berakibat pada pengambilalihan saluran irigasi pertanian.
Dia menyebutkan, untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 100 persen pada 2025 diperlukan perencanaan dan target yang jelas dan terukur.
Imam S Ernawi dan Mochamad Hasan juga mendukung kerja sama terpadu antara Ditjen SDA dan Ditjen CK dalam mengatasi kekurangan air baku untuk air minum, di antaranya melalui program pembangunan embung di kawasan rawan air, pemanfaatan embung sebagai penampung hasil olahan air limbah, perlindungan air baku dari limbah domestik dan sampah, serta program pengembangan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang terpadu dari hulu hingga ke konsumen.
Rencana lain, kata Imam, terkait ketersediaan air baku untuk air minum adalah menyiapkan Master Plan Air Baku sesuai RISPAM kabupaten/kota/provinsi, serta meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum bagi daerah rawan air, pulau-pulau terluar, dan daerah pesisir. [E-8]
