Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201
Penantian Panjang SK Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan | binaswadaya.org      

Penantian Panjang SK Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Kamis siang (6/2), salah satu ruangan sederhana di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, disulap menjadi ruang diskusi.

 Saat rombongan wartawan, staf Kementerian Kehutanan, perwakilan dari Yayasan Perspektif Baru, dan Sulawesi Community Foundation (SCF) datang sebuah proyektor sudah menyala, menampilkan data dan angka di salah satu bagian dinding ruangan.

 Topik diskusi utama dalam ruangan tersebut adalah soal pengelolaan hutan rakyat yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Barru.

 Diskusi dibuka dengan penjelasan dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tentang kondisi hutan dan masyarakat di wilayah tersebut. Penjelasan dilanjutkan dengan menceritakan usulan-usulan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD) yang telah diajukan kepada Menteri Kehutanan.

 Saat diskusi mulai membahas soal lamanya proses pencanangan Areal Lahan oleh Menteri Kehutanan untuk HKm, HTR, dan HD, Kepala Seksi Pembinaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Akram pun mulai urun suara.

 Ia yang selama diskusi memilih untuk diam dan mendengar ternyata sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya mempertanyakan kapan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan untuk pengelolaan HKm yang diusulkan hampir 1400 hektare (ha) sejak 2011 akan ditandatangani.

 “Bukan apa-apa, saya sampai tidak berani datang ke sana lagi(ke Kelompok Tani Hutan/KTH di Desa Paccekke yang mengusulkan lahan HKm) karena sudah sering beri janji,” ujar Akram dengan nada kesal yang ditujukan pada staf Kemhut yang ikut berkunjung.

 Keluhan disambut tawa dan senyum rekan-rekannya di Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dan beberapa rekan SCF yang paham keresahan Akram selama ini menghadapi masyarakat yang tergabung dalam KTH di kabupaten tersebut.

 Sambil menunggu SK Menhut, pembinaan kepada KTH tetap berlanjut. Model-model rencana aksi pun bahkan telah disiapkan, sehingga saat Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dikeluarkan oleh Bupati nanti mereka tinggal menanami saja lahan hutan yang telah dicadangkan tersebut.

 Namun karena proses menunggu berjalan sangat lama hingga memakan waktu tiga tahun masyarakat pun resah. Buntutnya Akram tidak berani lagi sering-sering menampakkan wajah ke desa-desa yang mengajukan usulan pencadangan lahan hutan negara untuk HKm.

 Keluhannya memang terjawab oleh Kasubdit Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Kementerian Kehutanan (Kemhut), Niniek Irawati. Namun tampaknya jawaban belum mampu menghilangkan keresahannya karena saat diskusi berlangsung SK Menhut belum juga keluar untuk HKm seluas 1400 ha yang diusulkan sejak 2011 dan 700 ha yang diusulkan pada 2013 oleh Kabupaten Barru.

 Bupati berkeluh Masalah lambatnya SK Menhut untuk pengelolaan HKm di Kabupaten Barru dikeluarkan ini rupanya juga meresahkan sang bupati. Bagaimana tidak, pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan menjadi prioritas namun akses legal terhadap hutan begitu berliku didapatkan.

 Menurut Bupati Barru Andi Idris Syukur, program kehutanan dalam pengentasan kemiskinan Kemhut masih dalam tataran konsep. Karena pada kenyataannya, di saat Kabupaten Barru telah siap dengan program percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan, justru Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan yang menghambat.

 “Kabupaten sudah serius, mengikuti program cerdas Kementerian Kehutanan dalam pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Tapi pusat (Kemhut) jangan setengah hati,” ujar dia.

 Kekesalan sekaligus kekecewaan terdengar dari nada suara sang bupati. Hingga masa jabatan menjelang, SK Menhut untuk pengelolaan HKm yang diusulkan 2011 dan 2013 tersendat keluar.

 Kabupaten Barru telah mengusulkan pencanangan HKm seluas hampir 1400 hektare (ha) di 2011 dan 700 ha di 2013. Setelah tiga tahun berlalu, usulan 1400 ha lahan HKm disetujui sementara pengusulan 700 ha HKm masih harus menunggu dicadangkan.

 Idris pernah berada di lingkup kehutanan karena ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang ia mengaku baru sadar bahwa birokrasi di lingkup kehutanan di negeri ini terlalu feodal.

 Tidak hanya masalah lamanya proses pencanangan HKm, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Hutan Desa (HD). Masalah konsistensi dalam menetapkan satu kebijakan pun dikeluhkan sang bupati.

 “SK HTR dikeluarkan seluas 5240 ha sudah dicadangkan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) baru 1368 ha dikeluarkan, tapi tiba-tiba aturan sudah berubah ijin Hutan Produksi Terbatas dibatasi. Saya rasa perlu direformasi Manggala,” ujar Idris.

 Kebijakan Kemhut yang cepat berubah ini membuat ia hampir patah arang. “Memang di kehutanan (program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru jadi) masih (dalam) kajian. Insya Allah kita bisa masuk ke rencana aksinya (setelah pencadangan dan penetapan HKm dilakukan Menteri Kehutanan)”.

 Seperti yang sebelumnya ia sampaikan, pemberian akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan kebijakan yang cerdas dari pemerintah pusat.

 Suara negatif yang menyebutkan bahwa masyarakat akan merusak hutan dengan diberi legalitas mengelola hutan negara langsung ditepis oleh Bupati Barru ini.

 “Sebenarnya rakyat tidak merusak, kalau rakyat yang betul-betul rakyat. Tapi kalau di belakangnya pengusaha ya itu akan merusak, kalau rakyat tidak merusak,” ujar Idris.

 Rakyat, menurut dia, akan mengikuti aturan pemerintah. Hanya saja rakyat lebih sering dikambinghitamkan merusak hutan.

 Jumlah penduduk Kabupaten Barru mencapai 148.000 orang dan 90 persen hidup di sekitar hutan, menggantungkan hidup dari hutan secara turun-temurun. Mereka bahkan di sana sebelum hutan negara itu ada.

 Berpenghasilan dari memungut kemiri di hutan negara satu tahun sekali, membuat gula aren dari nira yang diambil dari hutan negara, mengambil madu hutan dari hutan negara, dan menanam pagi di sepetak lahan yang dimiliki.

 Mayoritas masyarakat di sekitar hutan Kabupaten Barru merasa resah karena terpaksa menjadi ilegal ketika berada di hutan yang menjadi rumah mereka sendiri selama puluhan tahun. Karena itu, akses legal menjadi penting bagi mereka untuk dapat hidup lebih baik. (Ant/Virna Puspa Setyorini)

 Sumber:http://wartaekonomi.co.id/berita24487/penantian-panjang-sk-pengelolaan-hutan-kemasyarakatan.html

Pertanianku — Saat memakan buah apel, umumnya kita membuang bagian kulit, teruta [...]

Pertanianku — Hari raya Idul Adha identik dengan daging kurban. Biasanya, kita a [...]

Pertanianku — Beragam jenis makanan sehat banyak menjadi asupan pada saat seseor [...]

Pertanianku — Menghilangkan bekas getah pisang pada baju cukup sulit dilakukan. [...]

Pertanianku — Jeruk memiliki keunikan rasa manis dan asam yang membuatnya terasa [...]

Pertanianku — Bawang merah dan cabai merupakan dua jenis tanaman yang bernilai e [...]

Pertanianku — Ayam arab adalah ayam jenis petelur unggul yang banyak diidolakan [...]

Pertanianku — Tanaman bunga kerap dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah. N [...]

Pertanianku — Trik menyimpan buah pisang bisa diterapkan agar buah ini bisa disi [...]

Pertanianku — Buah plum digemari karena dipercaya bisa membantu menurunkan berat [...]

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds