Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201
Jokowi Terbitkan PP Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin | binaswadaya.org      

Jokowi Terbitkan PP Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. PP tersebut ditandatangani untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dikutip dari situs Setkab, Selasa (21/4/2015), dalam PP ini disebutkan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

PP ini menegaskan bahwa pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dalam pendanaan untuk penanganan fikir miskin.

“Pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri (yang menyelenggarakan urusan bidang sosial), gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya,” bunyi pasal 2 ayat 2 PP tersebut.

Sumbangan masyarakat sebagaimana meliputi: a. barang; b. uang; dan/atau c. surat berharga.

“Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung,” bunyi pasal 4 PP itu.

Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung merupakan sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang diterima secara langsung oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Adapun sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung merupakan sumbangan berupa barang, uang dan/atau surat berharga yang dikumpulan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui kegiatan sosial.

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud berasal dari: a. dalam negeri; dan/atau b. luar negeri, yang dilaksanakan secara selektif.

“Seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dikelola sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,” isi pasal 8 PP tersebut.

Kewenangan menteri dalam pengumpulan sumbangan masyarakat dari dalam negeri adalah lebih dari 1 provinsi. Sedangkan gubernur berwenang mengumpulkan sumbangan masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih dari 1 kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sementara bupati/walikota berwenang mengumpulkan masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya dalam 1 kabupaten/kota.

PP ini juga menyebutkan, sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri yang berupa barang dikelola oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri yang berupa uang diserahkan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

“Pembukaan rekening tersendiri oleh menteri sebagaimana dimaksud atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” bunyi pasal 15 ayat 2 PP No 16/2015 itu.

Adapun pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/walikota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara/daerah.
Menurut PP ini, sumbangan masyarakat yang berasal dari dalam negeri yang berupa surat berharga dicatat oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota, dan selanjutnya dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.

Mengenai sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat luar negeri, menurut PP ini, hanya dapat diperoleh secara langsung, dan dilaksanakan oleh menteri.

Penggunaan Sumbangan

PP ini menegaskan, hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang berupa barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada fakir miskin. Adapun yang berupa uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada fakir miskin.

“Penggunaan sumbangan masyarakat hanya diperuntukkan bagi penanganan fakir miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,” bunyi pasal 21 ayat 3 PP Nomor 16/2015 itu.

Ditegaskan juga dalam PP tersebut, bahwa hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam penanganan fakir miskin.

Pasal 24 PP ini menyebutkan, hasil pengumpulan sumbangan masyarakat digunakan untuk penanganan fakir miskin yang dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengembangan potensi diri; b. Bantuan pangan dan sandang; c. Penyediaan pelayanan perumahan; d. Penyediaan pelayanan kesehatan; e. Penyediaan pelayanan pendidikan; f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. Bantuan hukum; dan/atau h. Pelayanan sosial
“Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud harus dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya,” bunyi pasal 26 PP tersebut.

Mengenai permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin, menurut PP ini, dapat diajukan langsung oleh: a. Perseorangan; b. Keluarga; c. Kelompok; d. Masyarakat; dan e. Lembaga Kesejahteraan Sosial, kesemuanya dengan mengajukan proposal kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Khusus untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bermaksud mengajukan permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin, harus memenuhi syarat: a. Memiliki kantor atau sekretariat tetap; b. Memiliki pengurus; c. Terdaftar pada instansi sosial; d. Rekomendasi dari instansi sosial; e. Daftar calon penerima sumbangan; f. Rencana pelaksanaan kegiatan sosial yang mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan g. Nomor rekening bank Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Ditegaskan PP ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian pemberian sumbangan masyarakat, hingga pencabutan izin operasional.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 43 PP yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2015 itu.

Niken Widya Yunita – detikNews

http://news.detik.com/read/2015/04/21/101231/2893309/10/1/jokowi-terbitkan-pp-pengumpulan-sumbangan-masyarakat-untuk-fakir-miskin

Pertanianku — Beragam jenis makanan sehat banyak menjadi asupan pada saat seseor [...]

Pertanianku — Menghilangkan bekas getah pisang pada baju cukup sulit dilakukan. [...]

Pertanianku — Jeruk memiliki keunikan rasa manis dan asam yang membuatnya terasa [...]

Pertanianku — Bawang merah dan cabai merupakan dua jenis tanaman yang bernilai e [...]

Pertanianku — Ayam arab adalah ayam jenis petelur unggul yang banyak diidolakan [...]

Pertanianku — Tanaman bunga kerap dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah. N [...]

Pertanianku — Trik menyimpan buah pisang bisa diterapkan agar buah ini bisa disi [...]

Pertanianku — Buah plum digemari karena dipercaya bisa membantu menurunkan berat [...]

Pertanianku — Biasanya, konsumen menyukai membeli buah yang belum terlalu matang [...]

Pertanianku — Penyakit tular tanah terdiri atas berbagai jenis jamur, bakteri, n [...]

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds