Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4894

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: mb_substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-includes/functions.php on line 4899

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: dirname() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 53

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201

Warning: basename() expects parameter 1 to be string, array given in /home/binaswad0307/public_html/bs3/wp-content/plugins/wp-optimize/wp-optimize.php on line 201
Bangkitnya Perlindungan Sosial dan Menguatnya "Welfare State" di Indonesia | binaswadaya.org      

Bangkitnya Perlindungan Sosial dan Menguatnya “Welfare State” di Indonesia

Penguatan sistem perlindungan sosial akan menguatkan Indonesia sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Edi Suharto,M.Sc.Ph.D. dalam Orasi Ilmiahnya di tengah acara Wisuda Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial dan Program Pendidikan Diploma IV Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Orasi ilmiah bertemakan Kebijakan Sosial Untuk Pekerjaan Sosial: Bangkitnya Perlindungan Sosial Dan Menguatnya “Welfare State” Di Indonesia.

Mengutip tokoh dan pakar kebijakan sosial dunia, Paul Spicker dalam bukunya “Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths” (2002: 6):

“The welfare state is an attempt to break away from the stigma of the Poor Law. It was not designed for the poor; it was supposed to offer social protection for everyone, to prevent people from becoming poor.”

Negara kesejahteraan adalah usaha untuk menghapus stigma akibat diterapkannya UU Kemiskinan (di Inggris pada masa lalu). Negara kesejahteraan sejatinya tidak hanya ditujukan untuk orang miskin, melainkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada setiap orang agar terhindar dari kemiskinan.

Keberhasilan Indonesia mengurangi kemiskinan adalah kisah sukses internasional. Saat ini 28 juta penduduk Indonesia atau sekitar 11 persen dari total populasi masih miskin (BPS, 2016). Tetapi, kecuali pada periode singkat paska-krisis tahun 1998-1999, dan peningkatan drastis harga minyak dan  pangan internasional tahun 2005-2006, kemiskinan di Tanah Air terus menurun semenjak Tahun 1970an (Perdana, 2014).

Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia juga menunjukkan tingkat yang menggembirakan. Secara global, dari 188 negara yang disurvey UNDP (United Nations Development Programme), Indonesia termasuk negara yang memiliki IPM menengah (medium human development).

Menempati ranking 110, posisi Indonesia memang masih jauh berada di bawah negara-negara yang menganut model Negara Kesejahteraan (welfare state) universal, seperti Norwegia (rangking 1), Denmark (4), Swedia (14), dan Finlandia (24) (Suharto, 2013a; UNDP, 2015). Namun, seraya tetap mensyukuri capaian pembangunan selama ini, IPM Indonesia menduduki peringkat ke-lima di kawasan ASEAN. Dengan indeks 0,684, Indonesia berada di atas Filipina (ranking 6), Vietnam (7), Laos (8), Kamboja (9), dan Myanmar (10), meskipun masih berada di bawah Singapura (1), Brunei Darussalam (2), Malaysia (3), dan Thailand (4) (UNDP, 2015).

Cerahnya potret kesejahteraan sosial ini sejatinya ditopang bukan hanya oleh pembangunan ekonomi saja, melainkan pula oleh pembangunan sosial yang terencana dan melembaga. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi pembangunan sosial. Namun, agar berjalan positif dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus ditunjang oleh kebijakan sosial (social policy) yang pro pembangunan sosial.

Negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial. Banyak riset menunjukkan bahwa secara konsisten pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama (Howell, 2001; Fiszbein dan Schady, 2009; Suharto, 2010; Suharto, 2013a)

Di masa penjajahan, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir, bersama tokoh-tokoh lain sejak belia berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Mereka tergerak oleh kondisi bangsanya yang dililit kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Penjajah hanya memberi sedikit perhatian pada kesengsaraan yang mengakibatkan jutaan orang meninggal karena kelaparan, kekurangan gizi, malaria, disentri, kolera atau menderita karena didera bencana banjir, kekeringan, gunung meletus, dan sebagainya. Bung Karno menyebutnya “een natie van koelis en een koeli van naties”, bangsa yang terdiri atas kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa (Husodo, 2016).

Kesejahteraan sosial adalah buah dari sistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan efisien berdasarkan sistem kolektif dan gotong-royong. Dalam kehidupan ekonomi, faham kesejahteraan sosial berbeda dengan faham individualisme. Sebab, esensi dari paham individualisme adalah bersifat tamak (greedy) dan mementingkan diri sendiri (selfish) yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

Atas dasar itulah Bung Hatta menyatakan “Ekonomi dunia tidak akan terlepas dari bahaya krisis dan malaise yang berulang-ulang datanya, selama kapitalisme masih bermaharajalela diatas dunia ini, selama tangkai kehidupan orang banyak dan perusahaan-perusahaan yang mengenai keperluan rakyat masih ditangan satu golongan kecil, kaum majikan” (Husodo, 2016).

Indonesia dibentuk oleh para founding fathers bukanlah sebagai negara kapitalis atau sosialis, melainkan lebih mengarah kepada model “negara kesejahteraan” (welfare state). Konsep kesejahteraan sosial, dalam sistem ketatanegaraan kita, sebenarnya merupakan flatform negara kesejahteraan, yakni sistem perekonomian dan sistem sosial Indonesia seperti termaktub dalam konstitusi pasal 33 dan 34. Negara bukan penjaga malam, melainkan aktor yang harus senantiasa hadir dan ambil bagian di tengah warganya. Negara terutama harus hadir dalam penanganan masalah fakir miskin dan anak terlantar. Negara juga  harus menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional (Suharto, 2013b; Suharto, 2015).

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu implementasi dari amanat tersebut adalah UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Strategi dan aktivitas yang terarah dan melembaga ini kemudian dikenal dengan konsep pembangunan kesejahteraan sosial yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok lemah yang kurang beruntung, terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dikarenakan hambatan fisik dan psikologis atau mengalami diskriminasi sosial. Di Tanah Air, sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dikenal dengan terminologi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kesejahteraan sosial merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo semenjak beliau berkampanye menjadi presiden. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia: adalah beberapa poin penting Nawacita yang merupakan refleksi dari visi Presiden Jokowi yang dijalankan oleh kabinet kerja di bawah kepemimpinannya.

Tingginya komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial bisa dilihat dari semakin meningkatnya anggaran untuk perlindungan sosial.
Pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2016 yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah menyampaikan bahwa anggaran untuk fungsi perlindungan sosial adalah sebesar Rp158.479.3 triliun atau naik 5,1 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp150.841,7 triliun (SETKAB, 2016).

Pada tahun 2012, anggaran perlindungan sosial hanya sebesar Rp5,1 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp17,1 triliun di tahun 2013, Rp13 triliun pada tahun 2014, dan Rp20,1 triliun di tahun 2015. Melonjaknya anggaran perlindungan sosial ini merupakan fenomena luar biasa dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Karena tahun-tahun sebelumnya, anggaran perlindungan sosial selalu lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, bahkan lebih kecil dari anggaran pertahanan, ketertiban dan kemanan, serta perumahan dan fasilitas umum.

Dengan alokasi anggaran tersebut, pemerintah hendak menyasar pelaksanaan sejumlah program seperti (SETKAB, 2016):

1.    Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS);
2.    Penyaluran subsidi pangan (Rastra) yang sudah ada sejak 1998, kepada 14.332.212 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM);
3.    Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.198.685 RTS PM;
4.    Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang mendapat hak dasar seperti akte, NIK, KTP, alat bantu, kartu identitas penyandang disabilitas dengan target sasaran 2.500 jiwa;
5.    Meningkatkan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan sebanyak 53.600 KK dan perkotaan sebanyak 48.400 KK.

Sebagai catatan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan kupon atau voucher pangan untuk menggantikan program beras miskin yang sebelumnya ada (SETKAB, 2016).

Perubahan besar yang terjadi dalam aspek kebijakan sosial dan perlindungan sosial ini oleh Majalah The Economist edisi September 2012, disebut sebagai “Asia’s next revolution: reinventing the welfare state” – “Revolusi Asia yang segera tiba: membangkitkan kembali negara kesejahteraan” yang ditandai bangkitnya perlindungan sosial dan menguatnya model negara kesejahteraan di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia.
orasi1-STKS

Merujuk pada buku “Just Give Money to the Poor” yang ditulis Joseph Hanlon, Armando Barrientos dan David Hulme (2010), fenomena menguatnya perlindungan sosial ini dapat disebut sebagai “The development revolution from the south” atau “revolusi pembangunan di negara-negara selatan”. Berdasarkan penelitian luas di beberapa negara Amerika Latin, Afrika dan Asia, buku ini memberi pesan jelas tentang pentingnya perlindungan sosial, khususnya bantuan tunai (cash transfer) bagi penanggulangan kemiskinan.

Beberapa temuan penting dari buku ini antara lain:
•    Bantuan tunai yang diberikan langsung kepada keluarga efektif dalam mengurangi kemiskinan;
•    Keluarga miskin memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam mengelola dan menggunakan bantuan tunai;
•    Bantuan tunai memiliki manfaat jangka panjang dan berkontribusi terhadap pembangunan manusia;
•    Program perlindungan sosial mampu dilakukan oleh negara-negara berkembang (they are affordable) dilihat dari sisi anggaran dan sumber daya manusianya.

Buku tersebut juga menyarankan bahwa agar efektif, maka program perlindungan sosial, khususnya bantuan tunai, sebaikanya bersifat (a) fair (adil dan mencakup mereka yang membutuhkan), (b) bantuannya terjamin dan pasti, (c) praktis dan mudah dilaksanakan, (d) besar bantuannya cukup untuk membawa dampak pada perubahan ekonomi dan sosial keluarga – “it is not a penny” (bantuan sosial sebaiknya “bukan recehan”).

Pekerjaan sosial adalah disiplin akademik dan profesi kemanusiaan yang sejatinya merupakan aktor utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana profesi kedokteran dalam pembangunan bidang kesehatan atau guru dalam pembangunan bidang pendidikan. Menurut International Federation of Social Work (IFSW, 2014):

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility, and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance well-being.

Praktik pekerjaan sosial mencakup bukan hanya aras mikro (individu dan keluarga), melainkan pula aras meso (kelompok dan organisasi) dan aras makro (komunitas, negara, dunia). Maka, peran pekerja sosial tidak hanya menjalankan program dan memberikan pelayanan sosial yang bersifat langsung (direct services) kepada para penerima manfaat. Mereka juga harus memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan sosial (social policy development) dalam skala nasional, regional dan bahkan internasional.

Karenanya, para pekerja sosial bukan hanya perlu dididik agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk bekerja di masyarakat dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lokal saja. Namun, mereka juga perlu semakin dilengkapi dengan keahlian dalam perumusan kebijakan dan analisis kebijakan, termasuk perancangan dan evaluasi program perlindungan sosial.

Kebijakan sosial, menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4) adalah “…what government do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programs.” Kebijakan sosial adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik (public policy), kebijakan sosial memiliki fungsi pencegahan, penyembuhan dan pengembangan dalam merespon masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempromosikan kualitas hidup manusia: mandat dari kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2013b).

Dalam tataran praktis, kebijakan sosial ini seringkali diwujudkan dalam bentuk program-program perlindungan sosial (social protection), baik dalam bentuk asuransi sosial (social insurance) yang bermatra kontribusi peserta, maupun bantuan sosial (social assistance) yang berbasis pajak dan non-kontribusi. Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah beberapa contoh program perlindungan sosial yang diterapkan di Indonesia.

Bangkitnya perlindungan sosial dan menguatnya model negara kesejahteraan di atas, perlu ditangkap oleh STKS sebagai sebuah peluang bagi pendidikan pekerjaan sosial. “Broadly speaking the study of social policy is the study of the role of the state in relation to the welfare of its citizen” (Hill, 1996). Dalam garis besar, studi mengenai kebijakan sosial adalah studi mengenai peranan negara dalam mensejahterakan warganya.

Mengapa studi kebijakan sosial penting? Kebijakan menunjukkan bagaimana unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif bersinergi dalam membangun bangsa; Kebijakan sosial merupakan instrumen pemerintahan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, rakyat banyak, masyarakat atau warga negara. Kebijakan sosial mencerminkan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Bridgman dan Davis, 2004; Suharto, 2013a)

STKS Bandung sebagai lembaga tertua di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi pekerjaan sosial, perlu menjadi pioneer yang membuka kajian baru pengenai kebijakan sosial. Studi kebijakan sosial bisa mencakup tema-tema utama seperti kebijkan publik, ekonomi kesejahteraan, model dan sistem negara kesejahteraan, strategi perlindungan sosial termasuk penelitian kebijakan, analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Sumber: https://www.kemsos.go.id

Pertanianku — Fenomena harga cabai yang melambung tinggi terjadi lagi. Ikatan Pe [...]

Pertanianku — Komoditas perkebunan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan e [...]

Pertanianku — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai, pupuk menjadi kunci kema [...]

Pertanianku — Beragam jenis tanaman buah biasa dibudidayakan dengan berbagai car [...]

Pertanianku — Cara menyuburkan tanah bisa dilakukan dengan pemberian pupuk. Sela [...]

Pertanianku — Penggunaan bahan alami untuk menyuburkan tanah sudah digunakan sej [...]

Pertanianku — Bagaimana trik agar jagung manis berbuah lebat? Ya, siapa yang tid [...]

Pertanianku — Ada beberapa jenis anggur yang tersebar di seluruh dunia. Salah sa [...]

Pertanianku — Bisnis beternak ayam kampung sangat menjanjikan. Bagaimana tidak? [...]

Pertanianku — Sejak dulu, daun jambu biji dipercaya dapat mengatasi diare. Untuk [...]

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds