Sejarah

Pengurus Yayasan 2013

BINA SWADAYA

Oleh: Bambang Ismawan

Pendahuluan

Bina Swadaya semula bernama Yayasan Sosial Tani Membangun didirikan di Jakarta pada 24 Mei 1967 oleh Ikatan Petani Pancasila, dimaksudkan sebagai badan hukum dan pengelola proyek-proyek dari Ikatan Petani Pancasila (IPP). Pada tahun 1969 ketika diterbitkan majalah pertanian Trubus, Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM) bertindak sebagai penerbit. Selanjutnya ketika 1973 atas desakan Pemerintah dalam rangka penyederhanaan organisai politik dan organisasi massa, Ikatan Petani Pancasila bersama 14 organisasi tani lain bergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, kemudian YSTM disamping menjadi penerbit majalah Trubus, juga sebagai penerus IPP menyelenggarakan program-program pelatihan, pendampingan dan pengembangan usaha produksi pertanian serta pemasarannya. Berbagai kegiatan tersebut dikelola YSTM sampai 1985, ketika Menteri Penerangan menetapkan Penerbit Pers dilarang mengelola kegiatan lain diluar penerbitan pers. Pengurus YSTM kemudian mendirikan Yayasan Bina Swadaya yang kengurusannya sama dengan YSTM untuk mengelola program-program lain diluar penerbitan Majalah Pertanian Trubus. Kelak semua kegiatan tersebut dikonsolidasi dalam kendali Bina Swadaya, dengan menjadikan masing-masing kegiatan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Yayasan Bina Swadaya.

Berdasarkan kenyataan bahwa Bina Swadaya berakar pada IPP dan IPP adalah bagian dari Gerakan Sosial Pancasila yang terdiri dari Organisasi Buruh, Petani, Nelayan, Usahawan dan Paramedis, maka sejarah Bina Swadaya tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Gerakan Sosial Pancasila. Sejarah perjalanan Bina Swadaya selaras dengan perkembangan politik yang ada dapat dikategorikan menjadi 3 Era, yaitu: 1. Era Gerakan Sosial yang mewujud dalam Ikatan Petani Pancasila (1954 – 1974), 2. Era Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi atau Community Development Provider (1974 – 1999), dan 3. Era Lembaga Kewirausahaan Sosial (1999 – sampai sekarang).

Ikatan Petani Pancasila

Era pertama perjalanan Bina Swadaya merupakan Era Gerakan Sosial yang berawal dari tahun 1954 ketika Ikatan Buruh Pancasila didirikan, kemudian Ikatan Petani Pancasila (1958), disusul Ikatan Usahawan Pancasila, Ikatan Paramedis Pancasila dan Ikatan Nelayan Pancasila. Lahirnya organisasi- organisasi ini tidak terlepas dari situasi sosial – politik pasca Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1950-an. Sebagai negara yang baru meredeka Indonesia dihadapkan sejumlah masalah berat, antara lain upaya mempertahankan kemerdekaan, menyusun dan memantapkan kelembagaan negara, membangun sistem politik, mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan warisan penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi yang menjadi agenda utama para pimpinan dan elit pada waktu itu utamanya pada penyebaran pengaruh partai politik yung umumnya berdasarkan ideologi dan agama yang sektarian mengarah pada kekuasaan politik. Kecenderungan ini sering disebut dengan jargon ‘Politik adalah Panglima’. Dalam rangka mendapatkan dukungan masyakat luas, masing-masing partai politik mendirikan ‘Organisasi Sayap’, waktu itu sering disebut ‘Organisasi Onderbouw’ (bahasa Belanda) diantara kaum Buruh, Petani, Nelayan, Pengusaha, Pemuda, Perempuan, Cedekiawan, Budayawan dan lain-lain. Maka warga masyarakat terpecah-belah menjadi golongan-golongan berdasarkan ideologi, agama dan aliran politik yang multi partai dan saling bersaing berebut pengaruh. Gegap-gempita kehidupan berpolitik mengakibatkan terjadinya polarisasi kehidupan dalam masyarakat yang tidak jarang menimbulkan konflik horizontal. Dalam kehidupan sehari-hari eksistensi manusia tidak dimaknai dari total human being yang mempunyai dimensi budaya, sosial, ekonomi dan lain-lain, namun lebih mengutamakan aspirasi politik. Masalah kemiskianan dan penderitaan rakyat kecil yang mendorong para Founding Father memperjuangkan kemerdekaan politik republik ini agar dapat lebih efektif meningkatkan keberdayaan mereka seolah terlupakan.

Menyikapi carut-marut situasi bangsa pada era itu mengundang keprihatinan dari sekelompok masyarakat Katolik dibawah pimpinan Uskup Agung Semarang, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ menggagas adanya gerakan sosial kemasyarakatan yang mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat lemah dan miskin, tanpa terjebak pertarungan ideologi antar partai politik beserta organisasi onderbouw-nya. Gagasan itu diwujudkan dengan berdirinya Ikatan Buruh Panasila pada 1954, yang ditidaklanjuti dengan usaha mendapatkan dukungan dari Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI). KUKSI yang diadakan tanggal 27 Desember 1954 di Semarang itu akhirnya menyetujui agar Gereja Katolik seluruh Indonesia melalui Keuskupan-Keuskupan mendorong dan membantu berdirinya organisasi-organisasi kemasyarakatan dibidang Perburuhan, Pertanian, Kenelayanan dan lain-lain, berdasarkan asas Pancasila, bukan asas Katolik. Artinya, yang oleh Gereja Katolik akan didorong dan didukung berdirinya bukanlah Organisasi Kemasyarakatan Katolik, yang berasaskan Kekatolikan, melainkan Organisasi Kemasyarakatan Umum yang berasaskan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu Organisasi Kemasyarakatan yang angota dan pengurusnya bisa beragama apapun, yang memberdayakan dan memperjuangkan kepentingan Buruh, Petani, Nelayan dan kelompok-kelompok rentan lain, yang independen dari aliran polik partai, agama dan ikatan primordial lain. Hal ini ternyata sangat sesuai dengan prinsip Solidaritas dan Subsidiaritas, suatu prinsip yang ditekankan oleh Ajaran Sosial Gereja Katolik terutama dalam Ensiklik Mater et Magistra dari Paus Johannes XXIII (15 Mei 1961).

Sejumlah organisasi pun dilahirkan: (1) Ikatan Buruh Pancasila (1954); (2) Ikatan Petani Pancasila (1958); (3) Ikatan Paramedis Pancasila (1959); (4) Ikatan Usahawan Pancasila (1959) dan; (4) Ikatan Nelayan Pancasila (1964). Masing-masing organisasi ini mempunyai anggota, pengurus, struktur dan mekanisme kerja sendiri-sendiri. Khusus mengenai Ikatan Petani Pancasila (IPP) kegiatannya meliputi : intesifikasi pertanian, eksstensifikasi pertanian termasuk program transmigrasi, pendidikan dan pelatihan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta advokasi. Kegiatan IPP tersebut dilaksanakan dengan tiga strategi pendekatan : Pertama, pendekatan organisasi massa yaitu dengan memperjuangan hak-hak petani atas status pemilikan tanah, mendapatan nilai bagi hasil yang lebih adil dalam kerjasama produksi dengan perusahaan Pemerintah maupun Swasta, kedua, pendekatan manajemen proyek bekerjasama dengan lembaga-lebaga donor dan ketiga, pendekatan pengembangan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), kini disebut sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Self Help Group (SHG) suatu kelembagaan masyarakat mandiri untuk usaha-usaha kooperatif. Untuk mengoptimalkan kinerja programnya, khususnya berkenaan dengan pengelolaan proyek, IPP mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM) pada tanggal 24 Mei 1967 yang kemudian dikenal dengan Bina Swadaya

Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi

Era Kedua sejarah perjalanan Bina Swadaya merupakan era Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi yang berlangsung 1974-1999. Seperti dikemukakan sebelumnya, perkembangan Bina Swadaya baik kelembagaan maupun programnya dipengaruhi bahkan ditentukan oleh perkembangan politik Republik Indonesia. Demikian pula pada Era Kedua ini ditandai dengan naiknya Rezim Orde Baru ke panggung kekuasaan (1966-1998). Ketika Rezim Orde Baru berkuasa, pemerintah membuat kebijakan untuk menyederhanakan Organisasi Politik dan Organisi Sosial-Kemasyarakatan, termasuk Organisasi Tani, suatu kebijakan yang mengutamakan stabilitas politik untuk pertumbuhan ekonomi. Berkenaan Organisasi Tani, pada tahun 1973 IPP melebur ke dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dengan demikian pendekatan organisasi massa, termasuk kegiatan advokasi diintegrasikan kedalam HKTI, sementara pendekatan manajemen proyek dan pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam Kelompok Swadaya Masyarakat di kelola oleh Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM) yang selanjutnya bertranformasi menjadi Yayasan Bina Swadaya. Sebagai penerus IPP, YSTM mengawali kegiatan dengan mengelola dua kegiatan yaitu : Pertama, pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / Self Help Group (SHG) kearah pemberdayaan ekonomi rakyat lemah dan miskin. Kedua, penerbitan Majalah TRUBUS untuk informasi pertanian yang kemudian berkembang menjadi media komunikasi pembangunan. Berawal dari kedua kegiatan tersebut, muncullah berbagai kegiatan baik karena pengembangan dari masing-masing kegiatan maupun yang muncul karena interaksi dari keduanya sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang dimungkinakan karena adanya kemampuan memanfaatkan kesempatan yang ada. Ilustrasi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
1) Pendampingan KSM ternyata diperlukan di banyak tempat di Indonesia, kenyataan itu mendorong Bina Swadaya membangun kantor-kantor wilayah yang tersebar di 23 kota seperti terlihat dalam gambar dibawah ini.

Melalui kantor-kantor wilayah itu pendampingan langsung kepada masyakat oleh staf Bina Swadaya dilakukan merambah 3000 SHG dengan anggota sekitar 100.000 keluarga. Untuk mendukung program pemberdayaan SHG, telah dibentuk program pelatihan pendamping yaitu pelatihan Tenaga Pendampingan Kelompok Swadaya (TPKS) untuk para Pendamping Bina Swadaya dan Lembaga-Lembaga lain baik LSM, Pemerintah dan Swasta dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) program. Selanjutnya, untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, disamping melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat, Bina Swadaya menggalang kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Swasta dan telah menyentuh sekitar 1 juta KSM atau sekitar 25 juta keluarga, atau sekitar 100 juta jiwa.
2) Penerbitan majalah pertanian Trubus pada awalnya menghadapi banyak masalah karena selama ini di Indonesia belum pernah ada penerbitan majalah pertanian. Kesulitan pertama berhubungan tim penulis, banyak penulis tidak paham pertanian, sementara banyak ahli pertanian tetapi tidak lancar menulis. Mengkombinasikan kedua keterampilan itu pada suatu individu memerlukan investasi yang tidak sedikit. Target audience majalah ini yaitu para petani sederhana yang kebanyakan buta huruf atau yang tidak biasa membaca, menempatkan kebutuhan membaca majalah pada skala prioritas yang rendah. Beaya yang diperlukan untuk mengirim majalah ke para pembaca di desa-desa relatif mahal, karena tempatnya terpencar di pelosok-pelosok. Sementara penerimaan iklan dari produsen pupuk, benih, alat-alat pertanian maupun jasa-jasa pertanian dan lain-lain praktis nihil, karena kepercayaan terhadap majalah ini belum ada dan juga karena kebutuhan-kebutuhan sarana pertanian pada waktu itu disalurkan melalui Dinas Pertanian di daerah-daerah. Kesulitan-kesulitan itu mendorong Bina Swadaya melakukan deversifikasi usaha. Pertama-tama dengan memperluas bidang penerbitan yang tidak hanya terbatas pada majalah bulanan, tetapi juga buku-buku pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, gardening, kesehatan, teknologi tepat guna dan lain-lain. Kemudian disamping jasa penerbitan, masyarakat memerlukan berbagai pelatihan dan konsultasi seturut tema materi yang dibahas majalah Trubus setiap bulan. Usaha-usaha pendukung segera diciptakan berupa jasa percetakan dan pemasaran majalah dan buku-buku terbitan kelompok Bina Swadaya dan mitra, serta membuka toko-toko pertanian.

Kewirausahaan Sosial

Era ketiga sejarah Bina Swadaya adalah era Kewiarausahaan Sosial, yang berlangsung sejak tahun 1999 sampai sekarang. Merujuk perjalanan sejarah Bina Swadaya, Kewirausahaan Sosial dimaknai sebagai Pembangunan Sosial dengan solusi Kewirausahaan. Pembangunan Sosial menurut Social Development Summit yang diselenggaran PBB di Copenhagen, Denmark 1996, meliputi poverty alleviation, productive employment dan social integration. Untuk waktu yang cukup lama, Bina Swadaya menikmati dukungan berupa bantuan finansial dari berbagai Lembaga Donor Internasional untuk proyek-proyek yang dilaksanaknya. Namun kenyamanan ini dikhawatirkan berkembang menjadi sikap ketergantungan pada bantuan dari luar yang sejatinya akan berlangsung sementara saja. Kesadaran ini muncul, berkembang dan kemudian menjadi keyakinan berbarengan dengan pandangan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin tidak mungkin dicapai seumur proyek atau program, melainkan harus merupakan komitmen jangka panjang. Dalam proses pelayanan meningkatkan keberdayaan masyarakat, juga muncul kesadaran yang semakin menguat bahwa upaya mendorong kemandirian masyarakat perlu dilakukan tidak terbatas memberikan teori dan sugesti, penting juga memberikan contoh, dalam hal ini contoh kemandirian Bina Swadaya sendiri.

Aplikasi kesadaran yang semakin mengkristal bahwa dalam kerangka Kelembagaan Bina Swadaya dipandang perlu mendirikan badan hukum ekonomi (Perseroaan Terbatas/ PT) sebagai wadah dari kegiatan-kegiatan yang semakin besar bobot ekonominya, sehingga dengan demikian tidak hanya beaya-beaya program bisa ditutup tetapi juga memungkinkan surplus yang dapat diinvestasikan pada program-program social development lain. Demikianlah penerbitan majalah Trubus yang semula dikelola oleh Yayasan kemudian dibentuk badan pengelola baru: PT Trubus Swadaya (untuk pernerbitan majalah), PT Penebar Swadaya dan PT. Puspa Swara (untuk penerbitan buku), PT Trubus Mitra Swadaya ( untuk pengelolaan toko-toko pertanian), PT Bina Swadaya Tour (untuk program pariwisata alternatif), PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Arta Swadaya (untuk pelayanan keuangan mikro) dan lain sebagainya. Dalam era Social Entrepreneurship semua badan operational Yayasan Bina Swadaya berupa PT-PT, pada era sebelumnya yaitu era Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi sekitar 50% badan-badan operational yang berbentuk PT. PT-PT tersebut dikelola oleh masing-masing Direksi professional yang dikendalikan oleh Pengurus Yayasan Bina Swadaya melalui Koordinator Program yang diangkat menjadi Komisaris di PT-PT.

Adapun kegiatan Bina Swadaya pada saat ini meliputi 7 bidang:
1) Pemberdayaan masyarakat warga, meliputi kegiatan pelatihan, pendampingan dan konsultansi.
2) Pelayanan keuangan mikro, melalui pengembangan lembaga Koperasi simpan pinjam dan Bank Perkreditan Rakyat
3) Pengembangan agribisnis, meliputi pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, serta sarana produksi pertanian
4) Komunikasi pembangunan, melalui penerbitan majalah, buku-buku serta event organizer berbagai program pembangunan.
5) Pengembangan alternative tourism: cultural, environment and developmental exposure program (CEDEP)
6) Pengembangan jasa percetakan untuk mendukung kegiatan2 komunikasi pembangunan dan lain-lain.
7) Penyediaan fasilitas untuk konferensi, pelathan, lokakarya dan seminar.

Dalam rangka menjalankan program-programnya, Bina Swadaya aktif membangun jaringan kerjasama, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jejaring nasional Bina Swadaya, antara lain : Asosiasi LSM Mitra Lembaga Keuangan dan Pengembang Usaha Mnikro (ALTRABAKU), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi Indonesia (FORMASI), Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI), Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Jejaring Kerja Pemberdayaan Masyarakat (JKPM), Partnership Development Forum (PDF), Rural Water Supply Group RWSG), Yayasan Pengembangan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan (YAPPIKA) dan International NGO Forum for Indonesia Development (INFID).

Sedangkan beberapa jejaring internasional yaitu : Asia – Japan Partnership Network for Poverty Reduction (Tokyo), Asian NGO Coallition for Agrarian Reform and Rural Development (Manila), Asia Pacific Banking with The Poor Network (Brisbane), Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association (Bangkok), Conference of Asia Fundation and Organization (Manila), INASIA Network (Colombo), International Council on Social Welfare (Geneva), International Development Finance Leaders Forum (New York), Microcredit Summit Global Campaign (Washington), Resosurce Alliance (London) dan South East Asian Committee for Advocacy (Bangkok). Oico-Credit (Amersfoort).

 

Falsafah, Visi, Misi dan Strategi

Falsafah

Dalam melayani masyarakat membebaskan diri dari kemiskinan, Warga Bina Swadaya berkeyakinan bahwa;
1) Melayani orang lain adalah sebuah panggilan luhur.
2) Masyarakat mampu menolong dirinya sendiri.
3) Hasil terbaik dapat dicapai melalui kerjasama yang tulus dalam rangka tumbuh dan berkembang bersama.
4) Kewirausahaan sosial merupakan wahana yang efektif dalam membangkitkan keberdayaan masyarakat.
5) Niat luhur yang dikerjakan dengan etikal, bersungguh-sungguh dan konsisten pasti membuahkan hasil yang baik.

Visi

Menjadi lembaga yang diakui kepeloporan dan keunggulannya dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan melalui kewirausahaan sosial.

Misi

1) Membangkitkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam aspek sosial ekonomi melalui fasilitasi : peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan masyarakat dan mendapatkan akses terhadap sumber daya
2) Mempengaruhi kebijakan pembangunan agar lebih berpihak pada rakyat kecil dan terpinggirkan
3) Mengembangkan inovasi yang manfaatnya dirasakan terutama sekali oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan
4) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat
5) Menjaga kemandirian dan keberlanjutan lembaga

Strategi

1. Misi 1
a. Mempromosikan dan mengembangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), baik dikelola langsung oleh Bina Swadaya sendiri, maupun berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah dan Korporat.
b. Menyelenggarakan program pelatihan bagi Tenaga Pendampingan KSM, pelatihan Managemen Lembaga Pengembangan Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan program-program pelatihan lain yang diperlukan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat.
c. Menyelenggaran kegiatan konsultansi bagi Lembaga Pemerintah, Korporat dan Filantropi baik Nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan program peningkatan keberdayaan masyarakat
d. Menggalang kerjasama antara sumberdaya masyarakat akar rumput dengan lembaga pelayanan sumberdaya (service provider) dibidang pengetahuan, keterampilan, pembiayaan, sarana produksi dan lain-lain untuk peningkatan keberdayaan masyarakat berkelanjutan.

2. Misi 2
a. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan pusat-pusat pengambilan putusan baik politik, sosial maupun ekonomi.
b. Membangun dan memelihara hubungan baik serta mengembangkan aliansi dengan berbagai lembaga yang bekerja secara senergis untuk peningkatan keberdayaan masyarakat berkelanjutan.

3. Misi 3
a. Bekerjasama dengan lembaga maupun individu yang melakukan penelitian yang hasilnya bermafaat bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan.
b. Mengadopsi program atau kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh suatu lembaga atau individu untuk meningkatan keberdayaan masyarakat.
c. Mengembangkan laboratorium sosial, demplot dan yang sejenisnya sebagai wahana pembelajaran bersama guna memunculkan gagasan-gagasan baru.

4. Misi 4
a. Menyusun data base individu maupun lembaga yang mempunyai potensi dan kepedulian tentang upaya peningkatan keberdayaan masyarakat.
b. Menghimpun “Sahabat Bina Swadaya” dari berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap keberdayaan masyarakat, dan menjadikan Bina Swadaya sebagai wahana untuk menyalurkan pemikiran, materi, non materi maupun tenaga untuk peningkatan keberdayaan masyarakat.

5. Misi 5
a. Menghadirkan pola kepemimpinan Bina Swadaya sebagai pancaran kasih sayang (compassion), berdasarkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dengan jaringan kerja yang berdaya guna, dan dilaksanakan dengan kejujuran (integritas).
b. Memastikan pengelolaan kelembagaan maupun program Bina Swadaya dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel.
c. Dalam mengembangkan berbagai kerjasama, selalu mengupayakan pola hubungan saling memberi manfaat.

Pendidikan Pembangunan

Salah satu core competency Bina Swadaya adalah pelatihan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Beberapa program pelatihan yang terkenal yaitu : (1) Pelatihan Tenaga Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (TPKS); (2) Pelatihan Manajemen Pengembangan Swadaya Masyarakat; (3) Pelatihan Participatory Rural Appraisal; (3) Pelatihan Usaha Bersama Simpan Pinjam; Wirausaha Kecil dan; (4) Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga. Program pelatihan TPKS dilakukan sejak tahun 1979 dan menarik minat banyak mitra LSM dan lembaga pemerintah untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian mulai tahun 1985 dikembangkan pelatihan Manajemen Pengembangan Swadaya Masyarakat (PSM) bagi para pimpinan LSM. Kedua program ini dikembangkan sesuai dengan misi Bina Swadaya untuk memperkuat LSM-LSM mitra terutama yang ada di daerah. Sekitar 20 tahun Bina Swadaya sangat intens menyelengarkan pelatihan TPKS dalam rangka mencetak tanaga pendamping masyarakat yang memang sangat dibutuhkan.

Kini program pelatihan Bina Swadaya sangat beragam dan beberapa pelatihan yang terus dikembangkan yaitu : Manajemen Lembaga Keuangan Mikro, Ketrampilan Teknis Usaha/ Industri Kecil; Berbagai pelatihan untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Bencana, Aneka pelatihan Teknis Pertanian, dan sebagainya.Jumlah alumnus pelatihan Bina Swadaya sejak tahun 1980 mencapai lebih dari 22 ribu alumnus pelatihan.

Sementara, Majalah Trubus sebagai majalah hobiis pertanian terkemuka juga banyak melakukan pelatihan. Beberapa pelatihan cukup besar pemintanya antara lain pelatihan tentang : Penggembukan Sapi; Bisnis dan Budidaya Sengon dan Jabon; Minyak Asiri; Budidaya Itik Pedaging dan Petelur; Teknologi Produksi VCO; Kupas Tuntas Aglaonema; Bisnis Ayam Kampung Petelur dan Pedaging; Produksi Bioethanol dengan Bahan Baku Limbah dan Sampah; Memacu Produksi Ikan Gurami, Patin dan Nila; Budidaya Cabai dan Kupas Tuntas Buah Merah. Jumlah alumnus pelatihan yang diselenggarakan Majalah Trubus lebih dari 13 ribu alumnus.

Komunikasi Pembangunan

Pada tanggal 24 Mei 1967 Ikatan Petani Pancasila (IPP) mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun, salah satu kegiatannya adalah menerbitkan Buletin Tani Membangun yang pada tahun 1969 berganti nama menjadi Majalah Trubus.

Dalam perkembangannya, banyak pembaca Majalah Trubus setelah membaca artikel tertentu, misalnya tentang Lele, ingin mendapatkan informasi lebih banyak dengan membaca buku yang berkenaan dengan Peternakan Lele. Karena Trubus tidak menerbitkan buku, pihak pengelola majalah memfasilitasi pembaca akan kebutuhan buku-buku, bekerjasama dengan sejumlah penerbit buku pertanian, seperti Kanisisus, Nusa Indah, Bhratara, dan Yasa Guna. Lalu pembaca membeli buku yang diinginkan lewat Trubus, hingga dirasa perlu membentuk Pusat Pelayanan Buku. Pada tahun 1979 muncul keinginan untuk menerbitkan buku sendiri, dan lahirlah buku pertama yang diterbitkan oleh Majalah Trubus, yaitu buku “Beternak Kodok” yang cukup banyak mendapatkan sambutan dari pembaca Trubus dan masyarakat.

Melihat prospek usaha penerbitan, pada tanggal 28 Desember 1980 lahirlah PT. Penebar Swadaya berfokus pada buku-buku pertanian. Lalu pada tahun 1991 lahir pula penerbit PT. Puspa Swara, yang berfokus pada kesehatan, ketampilan dan bahasa. Kini dua penerbit kelompok Bina Swadaya itu mengangkat tema yang sangat beragam untuk melayani kebutuhan human development yang semakin berkembang. Maka diterbitkan pula buku-buku tentang perumahan, arsitekstur, desain interior, desain eksterior, gaya hidup, agama, pendidikan, buku-buku anak, solusi bisnis, manajemen, hukum, pengembangan diri, olah raga, dan sebagainya. Selain itu, Majalah Trubus juga menerbitkan buku-buku pertanian yang sedang nge-trend.

Bidang program Komunikasi Pembangunan juga dimaknai sebagai upaya pemberdayaan melalui pengembangan produksi. Bekerjama dengan berbagai Lembaga Penelitian seperti LIPI (Lembaga Ilmu Prngetahuan Indonesia), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan Lembaga- Lembaga Penelitian lain diperoleh hasil-hasil penelitian tentang produk-produk yang memunyai prospek baik untuk dikembangkan di masyakat. Produk-produk itu, seperti tanaman herbal, di-test dimasyakat untuk mendapatkan feedback berupa testimoni tentang kemanfaatan dan prospek dari produk-produk tersebut. Kalau hasilnya positif, kemudian disusun tulisan promotif di majalah Trubus, diikuti tulisan-tulisan dalam buku-buku yang diterbitkan secara khusus. kemudian yang berminat diundang mengikuti pelatihan khusus mengenai produk tersebut yang diselenggarakan di sentra-sentra produksi. Disamping itu, beberapa kali setiap tahun diadakan Agro Expo untuk memperkenalkan memasarkan produk.

Hingga kini tiga penerbit milik Bina Swadaya menghasilkan sekitar 1.500 judul buku pertanian dan sekitar 2.500 judul buku non pertanian. Sementara oplah Majalah Trubus pernah mencapai angka 75 ribu eksemplar per bulan.

Prasarana untuk Pembangunan Masyarakat

Kegiatan pelatihan memerlukan tempat yang layak dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Namun pada tahap awal, hal yang ajar itu harus ditunda, program pelatihan yang sudah mendesak harus segera dilaksanakan dengan fasilitas seadanya. Pada awal program pelatihan TPKS dilakukan di tempat pemotongan ayam yang diubah menjadi ruang kelas, sementara para peserta di akomodasi dengan cara tinggal live in di rumah-rumah penduduk sekitar bekas tempat pemotongan ayam itu. “Fasilitas” seadanya itu seolah merupakan kesempatan bagi para peserta pelatihan untuk merasakan kehidupan riel di desa-desa dimana mereka akan tinggal kelak. Tentu saja ada pro dan kontra tentang hal ini. Syukurlah tidak berlangsung lama, kondisi seperti diuraikan diatas berlangsung 2 tahun, kemudian dengan dukungan Lembaga Donor Internasional dibangunlah sebuah gedung tempat pelatihan lengkap dengan cottages dan kamar-kamar tidur untuk 48 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1982 diresmikan sebagai Kampus Diklat Bina Swadaya yang kini lebih dikenal dengan nama “Wisma Hijau”.

Salah satu program pelatihan yang terus dilakukan hingga kini adalah pelatihan Tenaga Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat (TPKS). Program pelatihan TPKS semula dilakukan selama 3 bulan, namun sekarang dipersingkat menjadi 1 bulan. Tentu Wisma Hijau tidak akan efisien jika hanya melayani kepentingan internal Bina Swadaya untuk pelatihan TPKS dan oleh karenanya kemudian dibuka untuk umum. Selain pelatihan, Wisma Hijau dapat digunakan untuk seminar, lokakarya, rapat kerja dan kegiatan pertemuan lainnya. Daya tampung Wisma Hijau saat ini 200 tempat tidur, dengan beberapa ruang pertemuan (kelas) besar dan kecil sehingga bisa terselengara beberapa program pelatihan/ seminar/ lokakarya paralel. Para pengguna jasa fasilitas ini berasal dari lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, dan Swasta yang setiap tahunnya mencapai occupancy rate 70%, menjadikan Pusdiklat ini sebagai badan prasarana pembangunan masyarakat yang sekaligus sebagai income generation.

Dialog Kebijakan dan Konsultansi

Bina Swadaya telah melakukan kegiatan pembelaan atau advokasi sejak era Ikatan Petani Pancasila, yaitu melakukan pemebelaan masalah tanah dan harga komuditas. Dalam perjalanan selanjutnya semakin disadari bahwa spirit advokasi sebenarnya melekat pada praktek langsung program peningkatan keberdayaan masyarakat dan oleh karenanya istilah dialog kebijakan (policy dialogue) lebih banyak digunakan oleh warga Bina Swadaya. Dialog kebijakan tersebut berlangsung sejak proses perumusan, implementasi dan pasca program. Oleh karenanya pendekatan dialog kebijakan tidak dilakukan dengan pendekatan konfrontatif, sebab pemerintah dan korporat merupakan mitra kerja Bina Swadaya dalam memberdayakan masyarakat.

Salah satu pengalaman Bina Swadaya menunjukkan, bahwa jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dilayani Bina Swadaya secara langsung hanya menjangkau 3.000 KSM. Namun ketika upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan korporat, jumlah KSM yang ditumbuhkembangkan mencapai sekitar 1 juta KSM dengan anggota sekitar 25 juta keluarga. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain :
1) Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dukungan The Ford Foudation dalam program Women Participation in Development, telah berhasil membentuk dan mendampingi 650.000 Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan anggota 13,5 juta keluarga (1983-1989).
2) Bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENA.S) dan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan dana bergulir di desa-desa tertinggal, telah berhasil membentuk dan mendampingi 120.000 KSM dengan anggota sekitar 3,6 juta keluarga (1993-1998).
3) Bekerjasama dengan Kementrian Pertanian dalam rangka Program Pengembangan Petani Petenak dan Nelayan Kecil (P4k) telah berhasil membentuk dan mendampingi 60.000 kelompok petani – nelayan kecil (dalam tahun 1990an).
4) Bekerjasama dengan Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan GTZ dalam rangka Program Hubungan Bank dan KSM, telah berhasil membentuk dan mendampingi 34.227 KSM dengan anggota 1.026.810 keluarga mendapatkan pelayanan keuangan di lebih dari 1000 kantor Bank. (1987-1998)
5) Bekerjasama dengan Perum Perhutani dan Ford Foundation dalam rangka Program Perhutanan Sosial di Pulau Jawa dan dengan dukungan 50 LSM serta sejumlah Universitas, telah berhasil membentuk dan mendampingi 9.000 Kelompok Tani Hutan (1986-1998).
6) Terlaksananya Program Irigasi Terpadu, Bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Sumatera Utara, Subang dan Banten (Jawa Barat) telah terlaksana Program Irigasi Terpadu dengan pemberdayaan petani melalui pembentukan organisasi petani pemanfaat air (1987-1998).
7) Bekerjasama dengan Asian Development Bank dalam rangka Program Pemulihan Pasca Bencana Tsunami, telah terbentuk 2.173 KSM di Aceh dan Nias(2005 – 2008)
8) Bekerjasama dengan Pemda Propinsi Bengkulu dalam rangka Program Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi telah terbentuk 5.132 KSM (2008)
9) Bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro dalam rangka Pendampingan Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) di Papua telah terbentuk 2.074 KSM (2008 – 2009).

Kegiatan Dialog Kebijakan juga telah dilakukan sebagai anggota Tim penyusuan Undang-undang Keungan Mikro bersama Bank Indonesia (2001) dan dengan Dewan Perwakilan Daerah (2008) keduanya gagal jadi Undang- undang. Pada 2010-2011 ikut menjadi anggota Tim Kementrian Dalam Negeri menyusun Undang -Undang Masyarakat Sipil.

Pengembangan dan Pelayanan Keuangan Mikro

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin terutama di perdesaan, Bina Swadaya meyakini bahwa orang miskin bukanlah the have not melainkan the have little. Potensi yang mereka miliki betapa kecil, kalau dikelola secara baik dengan masukan pendidikan berbagai cara dan dikembangkan dalam kebersamaan dan solidaritas serta didampingi secara tepat, akan mampu mengatasi masalah masalah mereka. Mengaplikasikan pemikiran ini untuk pemberdayaan masyarakat, Bina Swadaya mengembangkan 3 strategi: pertama, mendorong pembentukan dan pengembangan kelembagaan solidarita yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); kedua, mempromosikan usaha produksi dan pemasaran dengan menerbitkan majalah pertanian Trubus, seperti diuraikan diatas; ketiga, mengembangkan dan melayani kebutuhan permodalan melalui keuangan mikro. Pengembangan dan pelayanan keuangan mikro dilakukan melalui pendekatan-pendekatan berikut:
1) Pengembangan dan pelayanan keuangan mikro dari Bina Swadaya kepada petani dan penduduk miskin perdesaan telah dimulai sejak Ikatan Petani Pancasila (1960an) yaitu dengan mendorong anggota yang tergabung dalam KSM untuk menabung dan dana yang terkumpul disalurkan kembali sebagai kredit bagi pengembangan usaha produktif anggota, baik yang dikelola oleh anggota secara individu maupun bersama. Bina Swadaya membantu sistem administrasi dengan pelatihan Pengurus Kelompok dan kebijakan sederhana, misalnya dengan zero cash policy. Artinya semua dana tabungan yang terkumpul pada setiap pertemuan anggota (mingguan atau bulan) segera dibagikan sebagai kredit sesui kebutuhan anggota, sedemikian rupa sehingga pada Bendahara hanya tersisa sejumlah dana minimal untuk kepentingan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dana, mengingat di desa-desa tidak ada lembaga perbankan untuk menyimpan dana. Dalam wacana Keuangan Mikro, kegiatan ini kelak disebut Saving Led Microfinance.

2) Tabungan Setia Kawan (TSK) dan Kredit Setia Kawan (KSK). Program ini diciptakan sekitar tahun 1976 untuk melayani anggota KSM yang semakin meningkat kebutuhan permodalannya untuk mendukung perkembangan usaha berkat pendampingan Bina Swadaya. Melalui program ini KSM-KSM menabung dan memperoleh pelayanan kredit dari Bina Swadaya. Berkat dukungan lembaga donor, Bina Swadaya mampu memberikan kredit 5 kali dari tabungan KSM, dan tingkat pengembalian KSK diatas 95 %. Melalui program ini pula, KSM didorong meningkatkan jumlah tabungan mereka dalam bentuk TSK di Bina Swadaya. Tabungan ini kemudian dimanfaatkan untuk tabungan beku bagi perolehan kredit yang dibutuhkan. Dalam program ini, diberlakukan suku bunga pasar, kurun waktu pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha. Pengembangan program TSK/KSK, temyata praktis menjadikan Bina Swadaya berfungsi sebagai lembaga perbankan. Untuk menghindari tuduhan bahwa Bina Swadaya melakukan praktek bank gelap, maka Bina Swadaya mengambil kebijakan baru, yaitu mengalihkan tabungan kelompok kepada kepada bank terdekat. Kebijakan ini sekaligus untuk mendidik kelompok menabung di bank.

3) Hubungan Bank – KSM. Berkembangnya jumlah KSM binaan Bina Swadaya dari waktu ke waktu, dan bertambahnya kebutuhan tambahan modal usaha dari kalangan anggotanya, tidak dapat dipenuhi oleh Program TSK/KSK Bina Swadaya. Dihadapkan pada persoalan ini, maka Bina Swadaya memanfaatkan kesempatan untuk terlibat dalam Program Hubungan Bank- KSM, sebagaimana diamanatkan oleh APRACA Workshop (Nanjing, 1986). Bina Swadaya ikut berperan sangat aktif dalam penyusunan program ini bersama Bank Indonesia, Bank BRI, dan GTZ pada tahun 1987. Program ini menarik, karena merupakan terobosan yang memungkinkan bank melayani masyarakat kecil (melalui kelompok) yang tidak memiliki cukup jaminan fisik dan kelembagaan formal. Dengan melayani rakyat kecil melalui kelompok, bank mempunyai keuntungan dalam hal : Pertama, mengurangi biaya transaksi, yang bila dilakukan secara indvidual terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kredit yang diberikan. Kedua, melalui sistem collateral substitutes berupa tanggung renteng dan adanya social pressure dalam kelompok, memungkinkan terjaminnya keamanan kredit yang diberikan. Bagi KSM sendiri, program HBK telah memungkinkan mereka berhubungan dengan bank, yang selama ini sulit dilakukan. Melalui program HBK, telah terjadi kapitalisasi di tingkat desa, terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem kaitan antara tabungan dan pinjaman sebesar 1:8. Dengan demikian membalikkan keadaan saat ini, dimana kalangan perbankan lebih banyak dianggap menyedot dana-dana dari desa ke kota. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi pelayanan keuangan mikro bagi KSM dampingan Bina Swadaya tetapi juga kolompok dampingan LSM lain. Program HBK yang dalam wacana keuangan mikro disebut Linkage Model dijelaskan lebih lanjut di dalam paparan selanjutnya.

4) Pelayanan Keuangan Lembaga Perbankan. Dalam upaya peningkatan kinerja program keuangan mikro kepada masyarakat luas, pada tahun 1992 Bina Swadaya mendirikan 4 BPR (BPR Jati Arta Swadaya Yogyakarta, yang kemudian berganti nama menjadi BPR Bina Arta Swadaya Yogyakart, BPR Tata Arta Swadaya Lampung, BPR Abdi Arta Swadaya Subang (yang pada 2010 berubah menjadi Koperasi) dan BPR Kebomas Gresik. Berbeda dengan BPR pada umumnya, BPR Bina Swadaya memberikan pelayanan kredit mikro kepada kelompok-kelompok, disamping individual. Faktor-faktor yang mendorong pendirian lembaga keuangan formal (Bank) itu adalah:

Walaupun promosi Program HBK telah banyak dilakukan, kenyataan memperlihatkan bahwa banyak bank (baik bank umum maupun BPR) lebih menyukai memberikan kredit dengan tangible collaterals (jaminan fisik). Hal ini mengakibatkan jumlah bank partisipan Program HBK, bergerak sangat lambat. Hal ini mengakibatkan coverage Program HBK, tidak terlalu luas.

Walaupun Program HBK telah menggunakan mekanisme pasar, serta ada fasilitas kredit likuiditas Bank Indonesia untuk para bank partisipannya (program kredit mikro dari pinjaman ADB), kemampuan program ini untuk memberikan kredit kepada kelompok berjalan lamban. Hal ini mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan kredit kelompok, tidak dapat dipenuhi pada waktunya.

Disamping 2 faktor pengalaman operasional di atas, terdapat pula faktor kebijakan pemerintah. Pada tahun 1988, Bank Indonesia mengeluarkan PAKTO (Paket Oktober) 28, yaitu peraturan pemerintah yang mengijinkan lembaga seperti Bina Swadaya mendirikan BPR, bank kecil yang beroperasi di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2011 jumlah nasabah 3 BPR kelompok Bina Swadaya mencapai 32.685 nasabah (nasabah penabung dan kredit) dengan tabungan yang dihimpun sebesar Rp. 25,01 milyar dan kredit beredar mencapai Rp. 28, 33 milyar. Praktek perbankan yang secara khusus melayani usaha micro sering disebut Micro Banking.

5) Pelayanan Keuangan Mikro Model ASA. Untuk meningkatkan Program Pelayanan keuangan mikro dengan jangkauan yang lebih luas, pada tahun 2002 Bina Swadaya mengadopsi model ASA (the Assosiation for Social Advancement) Bangladesh. Beberapa karakteristik model ASA antara lain : (a) Jangkauan nasabah cepat pertumbuhannya, karena dipersyaratkan dalam sehari seorang credit officer harus melayani 3 kelompok nasabah dengan jarak yang dekat; (b) Pelayanan kredit cepat dilakukan langsung dalam pertemuan anggota; (c) Sistem administrasi dan pembukuan sederhana; (d) Pola kredit minggguan; (e) Tanpa agunan. Saat ini implementasi program pelayanan keuangan model ASA dilakukan melalui 8 kantor cabang Pelayanan Keuangan Mikro (PKM) yaitu : PKM Cabang Babakan Sari, Bandung; PKM Cabang Boyongsari, Pekalongan; PKM Cabang Cikarang, Bekasi PKM Cabang Duta Mekar, Bogor; PKM Cabang Kenari Mas, Bogor; PKM Cabang Johar Baru, Jakarta Pusat; PKM Cabang Penggilingan, Jakarta Timur dan; PKM Cabang Pulo Jahe, Jakarta Timur. Kelembagaan kantor cabang PKM berada di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Keuangan Mikro Bina Swadaya. Jumlah nasabah dari delapan kantor cabang PKM pada tahun 2011 mencapai 6.920 nasabah (nasabah penabung dan kredit) dengan jumlah tabungan yang dihimpun sebesar Rp. 964,98 juta dan kredit beredar Rp. 2,66 milyar. Medel pelayanan keuangan mikro ini disebut credit led microfinance.

Lebih Lanjut Tentang PHBK

Salah satu kegiatan yang fenomenal dari pelayanan keuangan mikro Bina Swadaya adalah Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Konsep Program HBK dikembangkan sebagai follow up Konferensi Nanjing, Republik Rakyat China (1986) tentang pelayanan keuangan bagi masyarakat pertanian dan perdesaan yang miskin. Ketika itu Bina Swadaya mempresentasikan pengalaman memberikan pelayanan keuangan bagi petani dan masyarakat pedesaan melalui kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Workshop yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) dan Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC). Dua organisasi tersebut berdiri atas prakarsa Food and Agriculture Organization (FAO): APRACA berkantor di Bangkok sedangkan ANGOC berpusat di Manila. APRACA merupakan asosiasi lembaga keuangan bank dan non bank yang didirikan untuk mendorong pertumbuhan usaha pertanian dan perdesaan melalui pelayanan keuangan, sedang ANGOC merupakan koalasi LSM Asia dibidang pembangunan perdesaan dan reforma agraria.

Salah satu rekomendasi penting dari workshop di Nanjing adalah menyerukan kepada para anggota APRACA, agar mencontoh Bina Swadaya melakukan pelayanan keuangan terhadap petani dan penduduk pedesaan yang pada umumnya tidak bankable. Anjuran ini sungguh luar biasa karena bertentangan dengan undang-undang perbankan. Mengingat anggota APRACA dari Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak hadir dalam forum tersebut, Bina Swadaya merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan hasil workshop kepada mereka. Lalu serangkaian pertemuan dengan BI dan BRI dilakukan akhirnya menelorkan program yang bersejarah bagi keuangan mikro Indonesia, yaitu Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (Program HBK) yang berlangsung mulai tahun 1987.

Program HBK adalah suatu pola yang diintroduksi oleh BI kepada perbankan untuk mengembangkan hubungan keuangan antara bank dengan usaha mikro dengan pendekatan kelompok. Partisipan utama Program HBK adalah Lembaga Perbankan (Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki program pengembangan usaha mikro, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Terdapat tiga model PHBK. Pertama, Bank melakukan pelayanan keuangan langsung pada KSM dan mengadakan kerjasama dgn LSM dalam rangka pembentukan dan atau pembinaan. Peran LSM disebut sebagai Chanelling Agent. Kedua, Bank memberikan pelayanan keuangan kepada KSM melalui LSM. Pelayanan keuangan dan pembinaan KSM dilakukan oleh LSM sebagai Executing Agent. Ketiga, Bank memberikan pelayanan keuangan langsung kepada KSM dan bank sekaligus berperan sebagai pembina kelompok. Akad kredit dilakukan dengan Ketua KSM yang memperoleh kuasa dari anggotanya atas dasar keputusan rapat anggota.

Program ini berjalan dengan sukses. Merujuk laporan BI tahun 2001, program PHBK melibatkan lebih dari 1000 kantor bank dan 257 LSM yang tersebar di 23 propinsi dari 27 Propinsi yang ada dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi target program mencapai 34.227 KSM dengan 1.026.810 anggota. Program ini berhasil menghimpun tabungan sekitar Rp 29,5 miliar serta kredit tersalur Rp 331 miliar, dengan tingkat pengembalian kredit 97,3 %. Namun program itu telah berhenti, karena krisis ekonomi 1998, Parlemen dan Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (1999) yang melarang BI untuk mengelola kredit program. Namun sejak 1997-an model PHBK telah diadopsi oleh National Bank for Rural Agriculture and Rural Develpoment (NABARD), India dan bank tersebut kini mengklaim telah melayani 3 juta KSM dengan sekitar 60 juta nasabah.

Forum Pemangku Kepentingan

Pada tahun 1993, jumlah penduduk miskin adalah 25,9 juta. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang intensif, maka selama 3 tahun jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,4 juta. Akan tetapi, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka jumlah penduduk miskin naik menjadi 49,5 juta (1998).

Krisis ekonomi yang luar biasa tersebut, mendorong Pemerintah Indonesia dengan bantuan Bank Dunia meluncurkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus menekan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program tersebut berada di bawah payung besar yang dikenal dengan nama Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Dengan dukungan dana Rp 8,9 triliun untuk APBN 1989/1999, JPS ditujukan untuk 4 bidang pokok, yaitu food security, social protection, employment creation, dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Praktek JPS ini banyak mendapatkan kritik dari kalangan LSM. Secara singkat kritik tersebut meliputi :
1) Target JPS salah sasaran. Kelompok sasaran program JPS lebih banyak merupakan kelompok masyarakat miskin baru yang menjadi korban PHK, sementara kelompok masyrakat miskin lama yang jumlahnya lebih besar kurang tersentuh program ini.
2) JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyrakat. Pendekatan program ini diwarnai oleh crash program yang lebih mementingkan pencapaian kuantitas, diikuti proses top down dan tidak transparan.
3) JPS mematikan keswadayaan masyarakat. Banyak program dengan model dan pendekatan yang berbasis masyarakat dan berdimensi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi teknis, LSM, dan masyarakat sendiri dikesampingkan dengan hadirnya Program JPS.
4) Terjadinya partisipasi semu. Program JPS memang mengundang keikutsertaan LSM, koperasi, dan organisasi masyarakat lain untuk ikut sebagai pelaksana program, akan tetapi keikutsertaan ini lebih karena tekanan pemberi dana, bukan karena kapasitasnya melaksanakan community based program. Di sisi lain, Program JPS juga telah mendorong berkembangnya LSM di daerah yang dibentuk hanya untuk kepentingan pemerintah dan programnya. LSM semacam inilah yang sering disebut LSM ”dadakan”, LSM ”plat merah”, LSM ”pesanan”, dan semacamnya.
5) JPS bermuatan politilk (status quo). Program yang semula dimaksudkan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan social, memberikan peluang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, khususnya oleh kelompok status quo.
6) JPS membuat departemen-departemen tidak terkoordinasi. Program JPS ditetapkan menjadi program prioritas, sehingga membuat departemen-departemen baik yang relevan maupun yang tidak, saling berebut mendapatkan alokasi anggaran.

Agar kondisi demikian tidak semakin buruk, maka khusus dalam program-program pemberdayaan rakyat kecil ini, perlu dilakukan terobosan lagi.

Bina Swadaya, setelah mengamati kelemahan dan kekuatan dari berbagai program pemberdayaan rakyat kecil yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun LSM, menemukan bahwa disamping kelemahan di atas, ada kekuatan–kekuatan yang dapat dijadikan pangkal tolak pengembangan lebih lanjut secara bersama, dengan semangat menuju Indonesia Baru yang lebih baik. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah munculnya pendekatan yang sama berupa pengembangan kelompok, pembiayaan usaha mikro, dan pendampingan.

Banyak modal sosial dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah dibangun dalam program pemberdayaan masyarakat miskin. Jumlah kelompok-kelompok tersebut menurut perkiraan mencapai 1 juta. Mereka ini adalah Kelompok Usaha Bersama/ KUBE (binaan Departemen Sosial, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/UPPKS (Badan Koordinasi Keleuarga Berencana Nasiona), Inpres Desa Tertinggal/ IDT (Badan Perenvcanaan dan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri), Kelompok Tani Hutan/ KTH (Departemen Kehutanan), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil/ P4K (Departemen Pertanian), Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Swadaya Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM), dan sebagainya. Apabila dilihat dari segi kualitas, kondisi kelompok-kelompok tersebut bermaca-macam. Kalaupun memerlukan sentuhan pemberdayaan, upaya yang dilakukan sekalipun dari kelompok satu ke kelompok lain dapat berbeda, yang jelas tidak mulai dari nol.

Pengalaman Program HBK sebagai best practice dari program microfinance di Indonesia, memberikan pola program pemberdayaan masyarakat miskin, sekaligus pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga yang bergerak dalam pelayanan microfinance (Bank – Lembaga Swadaya Masyarakat – Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mempunyai nilai strategis bagi proses pemberdayaan microfinance secara efektif dan efisien. Skema kredit yang diberlakukan dalam program ini dapat terus diterapkan, tanpa perlu secara khusus bantuan dana dari luar negeri.

Microcredit Summit (Washington, 1997) yang menyepakati prinsip-prinsip pengembangan keuangan mikro: 1. Reaching the poorest, 2. Reaching and empowering women, 3. Building Financially sustainable institution, 4. Measurable impact, telah menginspiasi dan merupakan unsur penguat baru untuk meningkatkan pengembangan dan pelayanan keuangan mikro sebagai Gerakan berkelanjutan.

Maka dibentuklah Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia merupakan sebuah forum para pemangku kepentingan keuangan mikro. Forum ini dideklarasikan di hadapan Presiden, tanggal 10 Maret 2000 di Jakarta. Gema PKM Indonesia didukung oleh berbagai stakeholder strategis, yaitu : Lembaga Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Studi/ Perguruan Tinggi, Sektor Riil, Organisasi Masyarakat Sipil, Media Massa, dan Lembaga Donor.

Tujuan Umum Gema PKM Indonesia adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dengan memberdayakan keuangan mikro. Sementara tujuan khusus adalah : (a) meningkatkan jumlah dan mutu lembaga keuangan mikro (LKM) agar lebih optimal dampak yang diberikannya; (b) meningkatkan partisipasi perseorangan, kelompok dan organisasi pemilik dana dalam menunjang pengembangan keuangan mikro; (c) meningkatkan akses permodalan kepada para pengusaha mikro.

Gema PKM Indonesia telah mengadakan tiga Pertemuan Nasional Pengembangan Keuangan Mikro, yaitu pada tahun 2002 yang digelar di Jakarta, Pertemuan Nasional kedua diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah (2005), dan Pertemuan Nasional ke-3 yang diadakan di Yogyakarta (2008 ). Pertemuan ini diikuti oleh rata-rata lebih dari 600 delegasi dari berbagai lembaga. Pada Maret 2012, Gema PKM akan melakukan pertemuan nasional keempat di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.

Gema PKM Indonesia menjadi vocal point jaringan keuangan mikro Internasional yakni Global Microcredit Summit Campaign yang didirikan pada tahun 1997 dan bermarkas di Washington. Sebagai vocal point, Gema PKM Indonesia telah melakukan kegiatan yakni mengkoordinir para peserta Indonesia menghadiri Asia Pacific Regional Microcredit Summit di New Delhi (2000), di Dhaka (2004), Global Microcredit Summit di Halifax, Nova Scotia, Kanada (2006) dan sebaga co-host Asia Pacific Regional Microcredit Summit di Bali (2008) yang dihadiri 1100 peserta dari 56 negara. Gema PKM juga mengumpulkan hasil pencapaian layanan keuangan mikro di Indonesia.

Pada 2008 Gema PKM bergabung dengan Universiteit Leiden (Belanda), Universitas Pajajaran (UNPAD, Indonesia) dan Mediteranian Agronomic Institute of Chania (MAICH, Yunani) menyusun Program baru Master Degree on Integrated Microfinance Management and Development. Program ini telah selesai disusun dan dibuka September 2011.(*)