Pengembangan BUMDES di Kabupaten Batang Dalam Rangka Kewirausahaan Sosial

BismaYoyokPaulus-Small

Selaras dengan fiosofi bahwa desa merupakan akar dari pohon Indonesia, maka penguatan desa untuk mewujudkan   desa mandiri dan sejahtera merupakan prasyarat utama bagi tercapainya Indonesia yang sejahtera. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembantukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana secara yuridis telah dikuatkan oleh Pemerintah melalui UU No 6/2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 16 yang mengatur BUMDes.

Secara konseptual, orientasi BUMDes bermuara pada kecerdasan kehidupan masyarakat, kemandirian, kesejahteraan serta kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam operasionalisasinya, orientasi tersebut diusung oleh 3 pilar utama tata kepemerintahan yang baik, yakni masyarakat (KSM/Kelompok Swadaya masyarakat) – Pemerintah (Desa/ kabupaten) – dan pihak ketiga (swasta), sehingga orientasi BUMDes sangat berpeluang untuk dicapai dengan mekanismenya yang demokratis.

Dalam kaitan dengan pembentukan dan operasionalisasi BUMDes, keterlibatan Bina Swadaya yang memiliki pengalaman selama 4 dekade dalam pendampingan dan penguatan kelompok masyarakat, evaluasi kinerja pendampingan,  serta  peningkatan  kapasitas  personil  pendamping,  dapat  mengoptimalkan peran KSM sebagai pelaku utama, yang dengan demikian mengakselerasikan tercapainya orientasi BUMDes dalam rangka kewirausahaan sosial.

Pengembangan BUMDes dalam rangka kewirausahaan sosial di kabupaten Batang, menjadi pilihan untuk dilaksanakan, mengingat adanya niat dari pemerintah daerah   Batang sebagai stakeholder BUMDes, sekaligus selaku regulator. Niat tersebut telah diwujudkan dalam pertemuan dengan Bina Swadaya.

Pada sisi lainnya potensi industri di kabupaten Batang seperti kerajinan kulit, pengolahan ikan dan keripik pisang/nangka, emping melinjo dan sebagainya,   yang   dikembangkan   melalui   BUMDes   diyakini   akan   berdampak   pada peningkatan kesejahteraan sekitar 700 ribu penduduknya.

Tujuan:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang melalui pengembangan BUMDes dalam optimalisasi usaha-usaha ekonomi desa menuju desa mandiri.

 

Hasil Yang Diharapkan (Outcome):

  1. Berfungsinya KSM sebagai wadah kegiatan usaha produktif
  2. Berfungsinya BUMDes sebagai badan wirausaha sosial
  3. Berfungsinya layanan keuangan mikro
  4. Tumbuh kembangnya Teknologi Tepat Guna
  5. Tumbuhnya usaha produktif masyarakat

 

Lokasi, Waktu dan Target: Program akan dilaksanakan selama 8 bulan di 10 desa di kabupaten Batang yakni:

  1. Desa Tombo, Kecamatan Bandar
  2. Desa Karangtengah, Kecamatan Subah.
  3. Desa Kepuh, Kecamatan Limpung
  4. Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono
  5. Desa Pacet, Kecamatan Reban
  6. Desa Pandan Sari, Kecamatan Warungasem
  7. Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado
  8. Desa Bawang, Kecamatan Bawang
  9. Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis
  10. Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang

Peta-Kab-Batang

Target program ini direncanakan sebanyak 2.500 Kepala Keluarga (KK) yang tergabung dalam 100 Kelompok Swadaya Masyarakat dengan anggota 25 KK setiap kelompok.

Untuk mewujudkan BUMDes dalam kerangka kewirausahaan sosial dalam lima lingkup fungsi maka selama kurang lebih 8 bulan akan dilaksanakan serangkaian kegiatan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pemahaman tantangan dan potensi setempat

Pengembangan program harus didasarkan pada pemahaman situasi dan kondisi termasuk tingkatan partisipasi masyarakat sehingga penjajagan kebutuhan pengembangan masyarakat harus didasarkan pada masalah dan potensi masyarakat. Dalam PKM (penjajagan kebutuhan masyarakat) ini akan difokuskan pada aspek sosial ekonomi, analisa usaha, kajian sumber daya dan potensi lokal. Untuk menggali data dilakukan dengan wawancara, pengamatan lapangan bersama masyarakat dan Focus Group Discussion (FGD). PKM akan dilakukan di 10 desa.

b. Peningkatan kapasitas para pelaku

Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat yang difokuskan dalam bidang sosial ekonomi. Pelatihan menggunakan metode andragogi (pendidikan orang dewasa) dengan alasan bahwa peserta dan fasilitator pelatihan adalah orang dewasa yang telah menjalani kehidupan dan memiliki pengalaman yang dapat dibagikan (share) ke peserta atau fasilitator lain. Dengan demikian, setiap peserta pelatihan akan bertambah pengetahuan dan ketrampilannya dan diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik.

c. Penumbuhkembangan layanan keuangan mikro

Kebijakan no seed money mendorong program untuk mengajak masyarakat membangun permodalan mandiri yang dikelola dengan menghidupkan layanan keuangan mikro yang dimulai dengan tabungan anggota.

d. Penumbuhkembangan kewirausahaan

Layanan microfinance yang telah dikembangkan mampu memberikan layana kredit dan potensi ini perlu disambungkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi produktf sehingga memicu tumbuhnya usaha usaha baru atau berkembangnya usaha yang sudah ada. Usaha yang dikembangkan dapat secara individu, kelompok baik dalam KSM maupun BUMDes.

e. Pengenalan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Pengenalan dan pemanfaatan TTG dalam usaha produktif masyarakat diharapkan mampu memberikan kemudahan, mengurangi biaya atau meningkatkan mutu yang selanjutnya meningkatkan pangsa pasar.

f. Membangun kemitraan dengan para pihak

Fasilitasi dan pengembangan usaha tidak dapat dilakukan hanya oleh Bina Swadaya saja, tetapi harus melibatkan pihak-pihak/instansi terkait. Untuk itu, dalam program ini akan dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan dinas terkait untuk memfasilitasi dan mendukung proses pengembangan Bum Desa.

Secara khusus, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kab. Batang akan menjadi mitra fasilitasi di lapangan. Koordinasi dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan formal dan informal. Pertemuan tersebut dilakukan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam setiap level koordinasi tersebut, diharapkan melibatkan KSM dampingan, unsur pemerintah, LSM, dan pihak terkait lainnya.

Untuk  mengoptimalkan koordinasi  dan sepanjang memungkinkan  dapat ditumbuhkan forum KSM dan/atau forum multistakeholder, baik dengan memanfaatkan forum yang telah ada maupun menumbuhkan forum baru.