Pemerintah Ajak Bina Swadaya Dampingi Masyarakat Melakukan Transaksi Non Tunai dengan KKS

Harry-Hikmat

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa dipakai untuk beragam kebutuhan masyarakat. Pembelian kebutuhan makanan pokok, pembelian pupuk, kesehatan, dan yang lainnya. Berfungsi untuk merubah perilaku masyarakat, dari yang biasanya menggunakan transaksi uang tunai yang berbasis kantor pos dengan uang non tunai yang berbasis bank.

KKS dibuat sebagai bantuan subsidi sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang harus dilakukan secara non tunai (bank). Karena bantuan subsidi non tunai lebih mudah, praktis, reliable, dan pemerintah dapat langsung memantau secara real time.

KKS seharusnya jadi pedoman wirausaha sosial seperti Bina Swadaya untuk mendampingi masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani, dapat membeli pupuk dengan KKS. “Mau beli beras juga bisa dengan KKS,” ujar Hary.

Hingga saat ini, KKS juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan perbankan seperti BTN, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

“Mereka yang menggunakan KKS di atm bank tersebut tidak akan dikenakan biaya,” ucapnya.

Terkadang, ada pula transaksi non tunai di pedesaan yang berasal dari agen bank. Tapi sayang, setiap melakukan transaksi, masyarakat masih dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25 ribu. Yang perlu diketahui ialah, pencairan KKS bisa dilakukan melalui bank. Pemilik hanya perlu membawa e-ktp yang sudah teregistrasi sesuai dengan nama yang tertera.

Suasana Diskusi Bina Swadaya dengan Harry Hikmat selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos (Foto: Trubus.id/ Wilona Octora)

“Masalahnya sekarang ini, sulit bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur penyaluran bantuan sosial non tunai berbasis KKS. Bina Swadaya punya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang tersebar di beragam wilayah di Indonesia. Supaya bisa dimanfaatkan sebagai agen penyaluran bantuan sosial,” tambahnya.

“Bina Swadaya punya fasilitator dan pendamping yang tak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, saya bersemangat mengajak Bina Swadaya untuk bekerja sama mengembangkan KKS untuk masyarakat desa,” kata Harry, dalam acara Diskusi Bina Swadaya dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos di Wisma Hijau, Cimanggis. (1/11/2017).

KKS merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial, termasuk simpanan keluarga sejahtera. Program simpanan keluarga sejahtera bagi pemegang KKS merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan. [DF]

Sumber: https://news.trubus.id