PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA

bisma003

Sebanyak 57,1 juta atau 98,8 % badan usaha di Indonesia adalah usaha mikro. Bank Dunia mengistilahkan usaha ini Economically Active Poor, orang miskin yang survive dengan usaha-usaha mereka. Melalui usaha ini, mereka menghidupi lebih dari 200 juta jiwa. Hal ini disampaikan Bambang Ismawan, saat berbicara dalam diskusi di Unika Atma Jaya Jakarta, 18/4.

Bambang melanjutkan, kondisi ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Indonesia. Ia juga menyoroti ketidakberdayaan masyarakat karena kemiskinan. Setidaknya ada tujuh penyebab kemiskinan, seperti warisan penjajahan, ketidak stabilan pemerintahan, dan devaluasi mata uang yang sangat besar. Sebab lain adalah korupsi, bencana alam yang tak terantisipasi, kerusakan alam yang tak terbendung dan pasal 33 UUD 1945 yang tidak dijalankan dengan semestinya.

Sebagai seseorang yang telah malang melintang dalam upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, Bambang Ismawan juga menyoroti persoalan sosial ekonomi di lingkungan pedesaan. Menurutnya, dibutuhkan dua lembaga strategis di tingkat desa agar desa itu mandiri dan maju. “Hadirnya badan usaha milik desa dan badan ini didesain sebagai wirausaha sosial”

Agar masyarakat desa semakin maju perlu dilakukan pembangunan sosial berkelanjutan dengan strategi kewirausahaan sosial. “Yang dimaksud pembangunan sosial berkelanjutan adalah penanggulangan kemiskinan, penciptaan dan pengembangan lapangan kerja, integrasi social dan kelestarian lingkungan”.

Diskusi ini merupakan kerja sama antara Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) dengan Yayasan Bina Swadaya. Rektor Unika Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko berharap, APTIK menjadi titik temu di mana elemen-elemen Katolik bisa disinergikan, sehingga perguruan tinggi punya peranan lebih. Sedangkan ketua APTIK Romo Wiryono Priyotamtama SJ mengungkapkan bahwa saat ini adalah moment of grace, “Saat berahmat” untuk gereja hadir dalam perjuangan bangsa.

Antonius E. Sugiyanto

Sumber: Majalah HIDUP no 18 tahun ke-71, 30 April 2017